PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kabupaten Purworejo merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas 103.481 hektare. Secara geografis, Purworejo berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Magelang di sebelah utara, Samudra Indonesia di selatan, Kabupaten Kebumen di barat, serta Daerah Istimewa Yogyakarta di timur. Kabupaten ini terdiri atas 16 kecamatan, dengan Kecamatan Bruno sebagai yang terluas, sementara Kecamatan Kutoarjo menjadi yang terkecil.

Berdasarkan data “Kabupaten Purworejo dalam Angka 2023,” Purworejo memiliki 11 rumah sakit, 27 puskesmas, dan 61 puskesmas pembantu, namun tidak memiliki rumah bersalin. Sayangnya, data dari BPS hanya menampilkan jumlah fasilitas kesehatan tanpa menunjukkan sebaran lokasinya. Untuk mendapatkan gambaran distribusi fasilitas kesehatan yang lebih akurat, penulis menggunakan dataset Fasilitas Kesehatan Tahun 2021 dari MAPID yang terdiri dari 28 puskesmas, 5 rumah bersalin, dan 12 rumah sakit.

Masalah keterjangkauan fasilitas kesehatan semakin diperparah oleh keterbatasan transportasi dan kondisi jalan yang tidak selalu memadai, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari pusat kota. Akibatnya, masyarakat di wilayah-wilayah ini sering kali menghadapi kesulitan untuk mengakses layanan kesehatan, terutama dalam situasi darurat.

2. Tujuan penelitian

Tujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo dengan menggunakan metode buffer jalan dan buffer titik fasilitas kesehatan.

3. Manfaat penelitian

1. 1.
   Bagi Pemerintah: Mendukung perumusan kebijakan peningkatan aksesibilitas fasilitas kesehatan.

1. 2.
   Bagi Perencanaan Infrastruktur: Menentukan prioritas pembangunan fasilitas kesehatan dan infrastruktur jalan.

1. 3.
   Bagi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengadvokasi akses kesehatan.

1. 4.
   Bagi Akademisi: Menyediakan data dan metode untuk penelitian lebih lanjut.

1. 5.
   Bagi Peningkatan Layanan Kesehatan: Mendorong pemerataan akses dan kualitas layanan kesehatan di Kabupaten Purworejo.

Metode Penelitian

Metode buffer jalan dan buffer titik fasilitas kesehatan digunakan untuk menggambarkan jarak yang dapat dijangkau oleh masyarakat dalam mendapatkan layanan kesehatan. Buffer jalan menggambarkan area yang dapat diakses berdasarkan infrastruktur jalan yang ada, sedangkan buffer titik faskes menunjukkan cakupan wilayah sekitar fasilitas kesehatan itu sendiri. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi area-area yang memiliki akses memadai serta area yang memerlukan perhatian lebih karena keterbatasan jarak dan transportasi. Metode ini menghitung jarak berdasarkan radius euclidian distance. Pelayanan fasilitas kesehatan dapat diukur berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) No. 03-1733-2004 mengenai Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan. Adapun untuk Puskesmas, standar pelayanan ditetapkan dengan radius jangkauan sebesar 3.000 meter (3 Km). Melalui standar ini, dapat dipahami seberapa jauh Puskesmas dapat memberikan pelayanan kesehatan kepada penduduk yang tinggal di sekitar fasilitas tersebut.

Hasil dan Pembahasan

A. Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Purworejo

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah daerah telah berupaya meningkatkan infrastruktur kesehatan. Namun, distribusi fasilitas kesehatan ini belum merata dan masih terkonsentrasi di wilayah perkotaan atau sekitar pusat administrasi. Sebaran fasilitas kesehatan di Kabupaten Purworejo, berdasarkan data dari MAPID, menunjukkan bahwa terdapat wilayah yang jauh dari akses terhadap layanan kesehatan, seperti di Kabupaten Bruno. Kondisi ini dipengaruhi oleh infrastruktur pendukung, seperti jalan dan transportasi umum, yang sering kali masih minim di daerah-daerah terpencil, sehingga menyulitkan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas kesehatan. Selain itu, keterbatasan akses ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, di mana penanganan medis yang terlambat dapat meningkatkan risiko morbiditas dan mortalitas, terutama dalam situasi darurat. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah telah mencoba mengimplementasikan beberapa program, seperti mobile clinic dan telemedicine, sebagai solusi sementara untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit dijangkau. Namun, upaya ini perlu didukung oleh infrastruktur yang lebih baik serta keterlibatan aktif masyarakat lokal untuk meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang layak. Oleh karena itu, analisis keterjangkauan fasilitas kesehatan sangat diperlukan untuk memastikan infrastruktur yang ada benar-benar mampu melayani masyarakat di seluruh wilayah secara adil dan merata.

B. Keterjangkauan fasilitas kesehatan di kabupaten purworejo

Keterjangkauan fasilitas kesehatan dilakukan berasarkan buffer jalan dan buffer dari titik faskes. Adapun menurut (Saputra dkk., 2023), keterjangkauan fasilitas kesehatan berdasarkan jarak dari titik fasilitas kesehatan dan jalan dapat diklasifikasikan sebagai berikut.

Berdasarkan data pada tabel tersebut, dibuat buffer jarak dari titik faskes 0-1000, 1000-2000, dan > 3000 meter dan jarak dari jalan 0-200, 200-300, dan > 500 meter. Berdasarkan data tersebut, dilakukan intersect untuk menggabungkan data buffer dalam dan buffer titik faskes untuk menjadi satuan keterjangkauan. Adapun hasil peta sebagai berikut.

Berdasarkan hasil analisis, Kabupaten Purworejo secara umum didominasi oleh tingkat keterjangkauan fasilitas kesehatan yang sedang, yang pada peta ditunjukkan dengan simbol berwarna kuning. Area dengan keterjangkauan yang sangat dekat hingga dekat terutama terkonsentrasi di bagian tengah kabupaten, khususnya di wilayah perkotaan. Kondisi ini mencerminkan adanya tumpang tindih (overlap) dalam aksesibilitas fasilitas kesehatan di pusat kota, sehingga masyarakat di wilayah tersebut lebih mudah mendapatkan layanan kesehatan. Menurut Faizah dkk (2023), desa dengan infrastruktur kesehatan yang baik hanya terdiri dari dua desa, yaitu Desa Kutoarjo di Kecamatan Kutoarjo dan Desa Purworejo di Kecamatan Purworejo, yang menunjukkan bahwa konsentrasi fasilitas kesehatan lebih terfokus di wilayah perkotaan atau pusat administrasi kabupaten.

Namun, terdapat ketimpangan dalam hal aksesibilitas di beberapa kecamatan, terutama di bagian utara Kabupaten Purworejo. Kecamatan seperti Pituruh, Kemiri, Bruno, dan Bener, yang terletak cukup jauh dari pusat kabupaten, masih memiliki keterjangkauan fasilitas kesehatan yang sangat rendah. Wilayah-wilayah yang berada di daerah perbukitan ini menghadapi tantangan infrastruktur yang menghambat akses cepat ke layanan kesehatan. Ketimpangan ini berdampak pada masyarakat di daerah tersebut, di mana keterlambatan penanganan kesehatan dapat meningkatkan risiko penyakit yang tidak tertangani dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan intervensi pemerintah untuk meningkatkan distribusi infrastruktur kesehatan, baik melalui pembangunan fasilitas baru di daerah terpencil maupun melalui peningkatan aksesibilitas transportasi dan teknologi kesehatan seperti telemedicine untuk daerah-daerah yang sulit dijangkau.

Kesimpulan dan Rekomendasi

1. Kabupaten Purworejo secara umum didominasi oleh tingkat keterjangkauan fasilitas kesehatan yang sedang. Area dengan keterjangkauan yang sangat dekat hingga dekat terkonsentrasi di bagian tengah kabupaten, khususnya di wilayah perkotaan.

2. Terdapat ketimpangan dalam hal aksesibilitas di beberapa kecamatan, terutama di bagian utara Kabupaten Purworejo. Kecamatan seperti Pituruh, Kemiri, Bruno, dan Bener, yang terletak cukup jauh dari pusat kabupaten, masih memiliki keterjangkauan fasilitas kesehatan yang sangat rendah.

3. Hasil analisis dalam artikel ini hanya mempertimbangkan parameter kedekatan dengan jalan dan fasilitas kesehatan, tanpa mempertimbangkan aspek parameter lainnya. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dengan metode yang lebih canggih dan menggunakan parameter yang lebih kompleks, dan data terbaru diperlukan untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

Daftar pustaka

1. 1.
   Faizah, A. N., Kharisudin, I., & Suchaini, U. (2023, March). Analisis klaster spasial data infrastruktur kesehatan desa di Kabupaten Purworejo menggunakan metode SKATER. In PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika (Vol. 6, pp. 775-781).

1. 2.
   Badan Pusat Statistik Kabupaten Purworejo. (n.d.). Kabupaten Purworejo dalam angka 2024. Retrieved September 1, 2024, from https://purworejokab.bps.go.id/id/publication/2024/02/28/78d625319492f265ff943ff5/kabupaten-purworejo-dalam-angka-2024.html

1. 3.
   Saputra, R. K., Purnama, A. Y., & Perdhana, R. (2023). Pemetaan jangkauan fasilitas kesehatan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggunakan software QGIS. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 12(06), 523–529. https://doi.org/10.33221/JIKM.V12I06.2358

1. 4.
   Badan Standardisasi Nasional. (2004). Standar Nasional Indonesia tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan (SNI 03-1733-2004).