PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemerataan pembangunan telah diuraikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menyatakan bahwa tujuan Negara Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Salah satu aspek pentingnya adalah kesehatan masyarakat. Kesehatan merupakan hak yang harus didapatkan bagi semua orang. Pemerintah memiliki kewajiban penuh untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal karena berdampak pada kualitas masyarakat (Rahmah dkk., 2022).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Fasilitas Pelayanan Kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat. Pembangunan fasilitas kesehatan menjadi salah satu kunci dalam upaya peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat karena dengan fasilitas kesehatan yang memadai dapat meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan (Mas’udah & Fitri, 2023).

Berdasarkan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rumah sakit merupakan fasilitas kesehatan yang memiliki peran krusial dalam menjaga kesehatan manusia dengan menyediakan layanan medis dan perawatan yang lebih kompleks dibandingkan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Rumah sakit berfungsi untuk menyediakan diagnosis, pengobatan, rehabilitasi, dan perawatan jangka panjang bagi pasien yang membutuhkan perawatan intensif. Puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah yang ditempatkan sesuai dengan wilayah kelurahan atau kecamatan dengan memperhitungkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan pesebaran penduduk, hingga fungsi sosial yang memberikan pelayanan kesehatan dasar.

Sejak tahun 2005, pemerintah Indonesia telah berupaya menyediakan sarana puskesmas di berbagai daerah serta meningkatkan pembangunan rumah sakit kelas III. Namun, upaya tersebut masih belum sepenuhnya mampu memberikan layanan kesehatan yang memadai bagi kelompok masyarakat tertentu. Selain itu, permasalahan kesehatan di Indonesia semakin kompleks dalam beberapa waktu terakhir (Pratama, 2022). Salah satunya Kabupaten Semarang. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang tahun 2024 jumlah penduduk Kabupaten Semarang sebanyak 1.089.770 penduduk. Setiap tahunnya jumlah penduduk Kabupaten Semarang mengalami peningkatan baik yang menetap, nomaden, maupun commuter. Adanya pertumbuhan penduduk pasti diikuti dengan permintaan ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau dengan mudah. Mempertimbangkan permasalahan yang ada, perlu dikaji terkait ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas kesehatan di Kabupaten Semarang. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan pelayanan kesehatan dan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Semarang.

Gambaran Wilayah

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Semarang ditetapkan sebagai bagian dari Wilayah Pengembangan Kedungsepur dengan luas wilayah 1.019,27 km2. Letak Kabupaten Semarang secara geografis berada pada 110º14’54,75” sampai dengan 110º39’’3” Bujur Timur dan 7º3’57” sampai dengan 7º30’ Lintang Selatan. Sebagian besar wilayahnya merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 574 mdpl. Terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan.

Peta Admisnistrasi Kabupaten Semarang

METODE PENELITIAN

Berikut merupakan metode penelitian yang divisualisasikan dalam bentuk diagram alir.

Diagram Alir Penelitian

Metode penelitian yang digunakan berupa analisis spasial dan deskriptif. Metode analisis spasial digunakan untuk menentukan sebaran fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas di Kabupaten Semarang serta jarak jangkauan pelayanan menggunakan Sistem Informasi Geografis yaitu analisis Buffer dan Isochroneyang terdapat dalam fitur MAPID. Analisis Buffer dilakukan menurut SNI 03-1733-2004. Analisis Isochrone dilakukan untuk melihat keterjangkauan fasilitas kesehatan rumah sakit dan puskesmas dengan menggunakan kendaraan. Setelah itu, analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan hasil analisis data spasial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Rumah Sakit

Berdasarkan data penduduk Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang pada tahun 2023, terdapat 6 rumah sakit yang tersebar di 5 kecamatan. Berikut merupakan rincian jumlah rumah sakit di Kabupaten Semarang tahun 2023.

Berdasarkan SNI 03-1733-2004, radius rumah sakit tidak dibatasi. Namun, melihat dari radius fasilitas kesehatan lainnya, jarak radius pelayanan rumah sakit dapat dikategorikan menjadi deret aritmatika. Jarak 1.500 meter dianggap dekat, 3.000 meter masuk dalam kategori sedang, 4.500 meter tergolong cukup jauh, 6.000 meter dikategorikan jauh, dan jarak lebih dari 6.000 meter dianggap sangat jauh (Mas’udah & Fitri, 2023). Berikut merupakan hasil analisis keterjangkauan fasilitas kesehatan rumah sakit.

a. Jangkauan Pelayanan Rumah Sakit Menggunakan Analisis Buffer

- Dekat (1.500 m)

- Sedang (3.000 m)

- Cukup Jauh (4.500 m)

- Jauh (6.000 m)

- Sangat Jauh (>6.000 m)

Berdasarkan hasil analisis, dari kategori Dekat sampai Sangat Jauh belum semua wilayah di Kabupaten Semarang terjangkau. Dapat dilihat bahwa rumah sakit hanya berada di sebelah utara dan barat. Sedangkan wilayah timur dan selatan belum terjangkau. Hal ini berarti wilayah lain yang belum dapat menjangkau fasilitas kesehatan rumah sakit harus menempuh jarak dan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan perawatan intensif.

b. Keterjangkauan Rumah Sakit dengan Kendaraan

Keterjangkauan akses rumah sakit dianalisis menggunakan fitur Isochrone yang terdapat pada MAPID. Fitur ini menganalisis bagaimana keterjangkauan akses suatu fasilitas menggunakan beberapa kategori kendaraan dan waktu tempuh. Pada penelitian ini menggunakan kendaraan mobil dengan waktu tempuh 15 menit. Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa tidak semua wilayah di Kabupaten Semarang dapat menjangkau fasilitas rumah sakit dengan mudah, seperti wilayah yang sangat jauh seperti Kecamatan Kaliwungu.

2. Puskesmas Pembantu dan Puskesmas

Jangkauan pelayanan sarana kesehatan yang tercantum pada SNI 03-1733-2004 yaitu untuk puskesmas pembantu sebesar 1.500 m dan puskesmas sebesar 3.000 m. Berikut merupakan hasil analisis jangkauan pelayanan puskesmas pembantu dan puskesmas Kabupaten Semarang.

a. Jangkauan Pelayanan Menggunakan Analisis Buffer

- Puskesmas Pembantu (1.500 m)

- Puskesmas (3.000 m)

Berdasarkan hasil analisis, puskesmas pembantu dan puskesmas belum menjangkau semua wilayah Kabupaten Semarang. Namun, terdapat minimal 1 unit puskesmas di setiap kecamatan yang berarti sudah sesuai strandar. Walaupun sudah mencapai kapasitas pelayanan, perlu dilakukan pengawasan agar tidak terjadi masalah dalam pelayanan kesehatan.

b. Keterjangkauan Puskesmas Pembantu dan Puskesmas dengan Kendaraan

- Puskesmas Pembantu (Mobil, 10 menit)

- Puskesmas (Mobil, 10 menit)

Pada fasilitas kesehatan puskesmas pembantu dan puskesmas menggunakan kendaraan mobil dengan waktu tempuh 10 menit. Berdasarkan hasil analisis, dapat dilihat bahwa hasilnya sama dengan analisis buffer. Tidak semua wilayah di Kabupaten Semarang dapat menjangkau fasilitas puskesmas pembantu dengan mudah. Namun, untuk fasilitas kesehatan puskesmas cukup terjangkau dalam waktu 10 menit menggunakan mobil.

KESIMPULAN

Ketersediaan fasilitas kesehatan berupa Rumah Sakit dan Puskesmas di 19 kecamatan di Kabupaten Semarang dapat dikatakan belum tersebar secara merata. Hal itu dapat dilihat berdasarkan analisis keterjangkauan yang sudah dilakukan. Hasil analisis menunjukkan

• Keterjangkauan fasilitas rumah sakit menggunakan analisis Buffer pada toolsgeomapid belum menjangkau wilayah timur dan selatan Kabupaten Semarang. Keterjangkuan akses fasilitas rumah sakit yang dianalisis menggunakan analisis Isochronepada tools geomapid juga menunjukkan wilayah yang jauh dari fasilitas akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk menjangkau fasilitas.

• Keterjangkauan fasilitias puskesmas pembantu menggunakan analisis buffer dan isochronemenghasilkan tidak semua wilayah terjangkau sedangkan untuk fasilitas puskesmas sudah sesuai standar yaitu minimal 1 unit di setiap kecamatannya serta dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Semarang.

Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, perlu dilakukan pengembangan pembangunan fasilitas kesehatan berupa rumah sakit dan puskesmas yang bertujuan untuk pemerataan fasilitas umum khususnya fasilitas kesehatan, meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan daerah secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Mas’udah, I., & Fitri, S. (2023). Pemetaan Aksesibilitas Pelayanan Gedung Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten Bojonegoro. ViTeks, 1(2), 32–39.

Pratama, A. W. C. (2022). Analisis Pola Dan Keterjangkauan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat Terhadap Permukiman Di Kabupaten Sukoharjo. Universitas Muhammadiyah Surakarta. https://eprints.ums.ac.id/id/eprint/105912%0Ahttps://eprints.ums.ac.id/105912/12/Naskah Publikasi.pdf

Rahmah, I. M., Anggraeni, F. N., Adriani, W., & Andita, N. (2022). Analisis Pola Sebaran dan Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Terhadap Pemukiman Dengan Analisis Buffering dan Near Neighbour Analysis di Kecamatan Pulo Gadung. Jurnal Sains Geografi, 1(1), 1–12. https://doi.org/10.2210/jsg.vx1ix.xxx