Pendahuluan

Sebuah event besar yang diselenggarakan setiap 5 tahun sekali menjadi bahan pembicaraan yang ramai di berbagai kalangan. Pemilihan legislatif dan pemilihan presiden menjadi sebuah event untuk menjunjung tinggi nilai demokrasi. Kedua pemilihan tersebut tidak hanya menjadi momen politik, tetapi juga memainkan peran penting dalam membentuk peta politik nasional.

Momen ini tentunya perlu dimanfaatkan oleh pelaku politik untuk melihat persaingan dalam menentukan kursi legislatif yang berujung pada arah koalisi dalam pemilihan presiden. Tidak hanya para pelaku politik, kita sebagai masyarakat perlu juga turut andil dalam menggunakan hak pilih kita. Oleh karena itu, keputusan kita sebagai pemilih dapat menentukan kebijakan politik nasional dan kedepannya akan membentuk masa depan negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, penting untuk mengetahui tren saat ini tentang dinamika politik yang terjadi. Pembahasan ini dibuat sederhana agar para pembaca MAPID dapat melihat situasi dan kondisi terkini tentang kontestasi besar yang terjadi. Salah satu yang akan dipaparkan adalah perihal analisis data dalam konteks politik. Analisis data ini menjadi salah satu elemen penting untuk memahami apa yang terjadi. Lebih jauh lagi, kita dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam mengenai pergerakan dan strategi partai politik di Indonesia.

Dalam hal ini, MAPID berupaya untuk meninjau bagaimana distribusi kekuatan partai politik di setiap kabupaten/kota. Menariknya, kami akan melihat bagaimana pengaruh ‘lokasi’ berkontribusi pada elektabilitas partai politik di wilayah tersebut. Harapannya, dengan adanya informasi ini, para pembaca MAPID terutama kaula muda dapat melihat bagaimana pengaruh partai politik di kota tempat Anda tinggal.

Dinamika Partai Politik di Indonesia

Gambaran Umum tentang Sistem Politik di Indonesia

Indonesia secara keseluruhan menerapkan sistem republik demokratis dengan pendekatan presidensial. Negara ini memiliki tiga lembaga utama, yakni kekuasaan eksekutif yang dipimpin oleh presiden sebagai kepala negara dan pemerintahan, lembaga legislatif yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta lembaga yudikatif yang bertugas sebagai pengawas dan penegak hukum. Pemilihan umum secara langsung diadakan untuk menentukan presiden dan anggota DPR, termasuk pemilihan kepala daerah yang merupakan bagian integral dari proses demokratis. Meskipun Indonesia memiliki sejarah demokrasi yang relatif baru setelah reformasi pada tahun 1998, negara ini terus berupaya mengatasi tantangan seperti korupsi, ketidaksetaraan, dan ketegangan etnis-religius guna membangun sistem politik yang lebih efektif dan inklusif. Dinamika dalam partai politik, sebagai unsur krusial dalam sistem ini, mencerminkan usaha partai-partai untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut guna mencapai tujuan demokratis yang lebih matang.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dinamika Partai Politik

Dinamika partai politik dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang kompleks dan saling terkait. Beberapa faktor tersebut di antaranya:

1. 1.
   Faktor Sosial dan Budaya: Dinamika perubahan sosial dan budaya dapat memengaruhi basis dukungan dan orientasi kebijakan suatu partai politik. Hal ini tentunya membuat partai politik beradaptasi dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

1. 2.
   Faktor Ekonomi: Pendekatan partai terhadap distribusi sumber daya dan pembangunan ekonomi menjadi cerminan kebijakan ekonominya. Ketidaksetaraan ekonomi, ketika terjadi, dapat menimbulkan ketegangan yang menjadi fokus utama dalam penentuan agenda politik partai.

1. 3.
   Faktor Politik dan Hukum: Sistem pemilihan dan peraturan internal partai memiliki dampak signifikan terhadap struktur dan perilaku partai. Regulasi politik dan hukum, pada gilirannya, berperan dalam memberikan batasan atau peluang terhadap tindakan partai di panggung politik.

1. 4.
   Kepemimpinan Partai, Ideologi, dan Platform Politik: Kepemimpinan partai memiliki dampak signifikan terhadap arah dan strategi partai. Ideologi dan platform politik menjadi landasan bagi partai dalam merumuskan kebijakan dan menarik dukungan.

1. 5.
   Faktor Eksternal: Tekanan dari kelompok kepentingan, termasuk bisnis, buruh, dan organisasi masyarakat sipil, dapat memengaruhi kebijakan partai. Media massa dan opini publik turut membentuk citra dan persepsi terhadap partai.

Semua faktor ini bersama-sama membentuk dinamika partai politik, menciptakan lingkungan yang kompleks dan dinamis di mana partai harus beradaptasi dan berevolusi untuk tetap relevan dalam sistem politik. Tentunya, faktor-faktor ini juga membentuk perubahan yang signifikan dalam kebijakan dan struktur partai itu sendiri.

Perubahan signifikan dalam kebijakan atau struktur partai dapat mencakup berbagai aspek, mulai dari pergeseran ideologis hingga reformasi struktural. Beberapa partai mungkin memilih untuk mengadopsi kebijakan-kebijakan baru sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat yang berkembang, sedangkan yang lain dapat mengalami perubahan dalam sistem kepemimpinan atau meningkatkan inklusivitas untuk mencerminkan diversitas yang lebih baik. Aliansi dan koalisi baru juga dapat menjadi langkah strategis untuk menghadapi perubahan dinamika politik. Pergeseran prioritas politik dan adaptasi terhadap kondisi nasional dan internasional sering kali menjadi pendorong utama perubahan partai. Semua perubahan ini mencerminkan upaya partai untuk tetap relevan dan responsif terhadap dinamika yang terus berkembang di tingkat politik dan sosial.

Location Analytics dan Distribusi Partai Politik

Pengenalan Location Analytics

Terminologi geospasial berkembang dengan pesat. Istilah ruang, keruangan dalam geospasial tidak hanya dikhususnya untuk kalangan ahli geografi dan pemetaan, tetapi juga semakin meresap ke dalam berbagai kalangan. Dalam perkembangannya, istilah geospasial bertransformasi dari sekadar memahami ruang fisik menjadi kemampuan analisis yang lebih kompleks. Oleh karena itu, untuk melihat lebih jauh lagi wawasan dari sebuah lokasi, istilah yang relevan adalah Location Analytics.

Dari pemetaan ke analisis lebih mendalam menjadi fokus dari istilah location analytics yang tidak hanya sekadar pemahaman visual, tetapi juga berdampak pada wawasan yang cepat dalam melakukan pengambilan keputusan. Dalam konteks bisnis, istilah ini membantu mengidentifikasi pola, tren, dan peluang yang dapat diakses dari data lokasi.

Oleh karena itu, evolusi dari geospasial ke location analytics menghadirkan lebih dari sekadar pandangan spasial, tetapi juga mendukung keputusan yang lebih cerdas dan strategis dalam berbagai bidang. Location analytics dan terminologi yang mendukung seperti real-time dan intelligence membawa pemahaman baru bahwa lokasi menjadi tools penting dalam merespon tantangan yang kompleks.

Pengaruh Lokasi dalam Distribusi Partai Politik

Pertanyaan mendasar yang bisa dipertimbangkan adalah sejauh mana pengaruh sebaran kantor partai politik di suatu wilayah dapat mencerminkan dinamika preferensi pemilih. Apakah lokasi-lokasi tersebut benar-benar dipilih secara strategis berdasarkan pemahaman yang baik tentang preferensi dan demografi pemilih di wilayah tersebut? Dan apakah kampanye politik yang dilakukan cukup efektif untuk menggerakan hati pemilih?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan dengan adanya alat-alat kampanye yang sering kita lihat dan mungkin tidak mempertimbangkan kondisi demografi pemilih. MAPID tidak menemukan banyak referensi terkait hal ini sampai pada satu penelitian yang dilakukan oleh Feinberg dkk, 2017. Dalam penelitian tersebut, dinyatakan bahwa geografi memerankan peranan penting dalam membentuk identitas politik dan kebiasan pemilih.

Identitas politik dan kebiasan pemilih dapat diketahui dengan melakukan observasi langsung dan melihat data historis. Berbagai lembaga survei seringkali memberikan pertanyaan tentang basis partai politik yang cukup mendominasi di suatu wilayah. Meskipun lembaga survei seringkali memberikan gambaran tentang preferensi partai politik berdasarkan pertanyaan yang diajukan kepada responden, penting untuk dicatat bahwa hasil survei tersebut seringkali bersifat nonspasial.

Dengan melihat realita tersebut, penting untuk mempertimbangkan secara cermat sejauh mana peran location analytics dalam memberikan wawasan lebih dalam terkait distribusi partai politik di Indonesia. Beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan oleh pelaku partai politik dengan melihat peran lokasi di dalamnya adalah

1. 1.
   Sebaran kantor partai politik di suatu wilayah perlu memperhatikan kondisi demografi dari pemilih sehingga hal ini dapat meningkatkan awareness bagi pemilih. Walaupun cenderung tersegmentasi, strategi ini akan efektif untuk meningkatkan dukungan pemilih.

1. 2.
   Kampanye politik yang dilakukan oleh partai politik harus membawa dampak yang positif bagi pemilih dan dapat mempertimbangkan respons dari setiap wilayah. Para pelaku partai politik dapat meninjau strategi kampanye dengan mengoptimasi titik-titik strategis sebagai media kampanye sesuai kondisi demografi sebelumnya.

1. 3.
   Preferensi pemilih dapat terbentuk dari peran faktor sosio-ekonomi sehingga sasarannya tepat. Faktor ini erat kaitannya dengan lokasi yang notabene dapat melihat banyak aspek, seperti pekerjaan, pendapatan, akses layanan publik dan lain sebagainya.

Studi Kasus: Data Partai Politik di Indonesia

Dataset dan Tujuan Analisis Data

Dalam hal ini, MAPID akan meninjau bagaimana distribusi kekuatan partai politik dengan unit spasial kabupaten/kota menggunakan beberapa dataset*.* Perlu diketahui informasi yang akan disajikan ini bersifat prediktif (untuk informasi terkait kekuatan partai politik saat ini) dan tidak menyinggung pihak manapun. Selain itu, informasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang sebaran partai politik yang mendominasi suatu wilayah.

Adapun dataset yang digunakan adalah sebagai berikut,

1. 1.
   Data historis berupa data rekapitulasi kursi legislatif tingkat kabupaten/kota (DPRD Kabkot) setiap daerah pemilihan tahun 2019. Data ini akan digunakan sebagai salah satu parameter untuk menentukan distribusi kekuatan partai politik saat ini.

1. 2.
   Data lokasi kantor partai tahun 2024 untuk melihat distribusi secara geografis di suatu wilayah. Data ini mencakup Dewan Pengurus Pusat (DPP), Dewan Pengurus Wilayah (DPW), dan kantor lain yang berhubungan dengan partai politik. Data ini digunakan untuk memahami kehadiran fisik dari setiap partai politik. Seperti halnya data historis, data ini juga akan digunakan sebagai parameter tambahan untuk melihat distribusi kekuatan partai politik.

1. 3.
   Data demografi tahun 2022 untuk melihat potensi market dari setiap partai politik. Setiap partai politik di suatu wilayah tentunya dipengaruhi oleh kondisi demografi pemilih. Informai ini penting untuk melihat keadaan dan dinamika sosial dan ekonomi yang mempengaruhi partai politik.

Implementasi Location Analytics dalam Melihat Distribusi Partai Politik

Visualisasi Partai dengan Lokasi Terbanyak

Sebagaimana yang disampaikan pada poin-poin di atas, pada publikasi ini, kami menyematkan project dengan beberapa jenis data di dalamnya, termasuk sebaran titik lokasi (kantor) partai di semua kota di Indonesia dengan informasi lokasi partai terbanyak di wilayah tersebut. Sebagaimana yang ditampilkan oleh gambar di bawah, lokasi partai terbanyak di setiap kota, contohnya di Provinsi Aceh, dapat ditampilkan.

Peta lokasi partai terbanyak untuk setiap kota diperoleh dengan menghitung jumlah kantor atau sekretariat partai yang berada di dalam wilayah kota tersebut. Informasi terkait partai dengan lokasi terbanyak di kota atau kabupaten suatu wilayah dapat diakses melalui chart pada sidebar DATA Viewer di sebelah kanan. Sebagai contoh, di Provinsi Aceh, terdapat sepuluh kabupaten/kota yang menonjol dengan jumlah lokasi terbanyak dimiliki oleh Partai Aceh (PA). Dari kesepuluh kota dan kabupaten tersebut, ada lima kota yang hanya memiliki PA sebagai lokasi partai terbanyak, sedangkan yang lainnya memiliki jumlah yang sama dengan partai lainnya. Kelima kabupaten/kota tersebut mencakup Kabupaten Aceh Jaya, Bireuen, Aceh Utara, Bener Meriah, dan Aceh Tamiang. Kabupaten Aceh Utara menjadi yang memiliki jumlah lokasi PA terbanyak, yakni empat lokasi.

Tinjauan Data Demografi untuk melihat Persebaran Lokasi

Sebaran lokasi partai dapat dihubungkan dengan kategori data demografi di suatu kota, dan ini akan mencerminkan dinamika politik yang kompleks. Preferensi politik dapat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan penduduk, dengan daerah industri atau agraris cenderung mendukung partai yang mencerminkan kepentingan sektor tersebut. Perbedaan generasi dalam kategori usia penduduk juga dapat memainkan peran, di mana pemilih muda mungkin memiliki preferensi yang berbeda dengan kelompok usia lanjut. Analisis data demografi dan sebaran lokasi partai menjadi kunci untuk memahami dinamika politik dan memberikan wawasan tentang preferensi pemilih dalam konteks kondisi lokal.

Mari kita tinjau distribusi kantor partai yang dominan di Jawa Barat. Berdasarkan informasi yang ada, terdapat enam kota-kabupaten di mana Partai Persatuan Indonesia (Perindo) menjadi partai dengan sebaran terbanyak, sementara Partai Nasional Demokrat (Nasdem) berhasil memenangkan lima kabupaten/kota. Dari sebelas wilayah tersebut, kita akan memilih Kota Depok sebagai contoh untuk menganalisis keterkaitan antara lokasi sebaran partai dan data demografi yang ada.

Di Kota Depok, partai Nasdem memiliki lima kantor atau sekretariat yang tersebar di lima kelurahan, yaitu Kelurahan Limo, Beji, Kemiri Muka, Mekar Jaya, dan Kalimulya. Pemilihan lokasi yang melibatkan lima kelurahan di empat kecamatan ini bisa saja mencerminkan strategi Partai Nasdem untuk meratakan kehadirannya dan mendekatkan diri kepada sejumlah masyarakat di berbagai wilayah kota. Pilihan sebaran kantor di berbagai kelurahan juga dapat menjadi taktik untuk mendekati beragam lapisan masyarakat dengan karakteristik demografis dan sosial yang berbeda di masing-masing kelurahan.

Sebagai contoh konkret, di kantor Partai Nasdem di Kelurahan Limo, kita dapat mengakses informasi demografi di lokasi tersebut melalui fitur SINI MAPID. Melalui fitur ini, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Kelurahan Limo memiliki pekerjaan sebagai wiraswasta, dengan jumlah mencapai 11.173 jiwa. Dengan mayoritas pekerjaan di wilayah tersebut yang berupa wiraswasta, partai dapat merespons dengan merancang kebijakan yang khusus mengakomodasi kebutuhan pengusaha kecil dan menengah, misalnya. Kampanye politik pun dapat disesuaikan dengan mengangkat isu-isu yang langsung relevan dengan pengusaha lokal, menciptakan pesan politik yang lebih menarik bagi masyarakat sekitar. Selain itu, pemahaman tentang dominasi wiraswasta di Kelurahan Limo dapat memperkuat partisipasi politik dan keterlibatan masyarakat, dengan mengadakan dialog atau forum diskusi untuk mendengarkan aspirasi para pengusaha lokal. Dengan memanfaatkan informasi demografis ini, Partai Nasdem memiliki peluang untuk membangun hubungan yang lebih erat dan mendapatkan dukungan yang lebih kuat di tingkat kelurahan.

Histori Kekuatan Partai Politik setiap Kabupaten/Kota

Rekapitulasi Kursi DPRD Kabupaten/Kota 2019

Sebelumnya telah disajikan bagaimana kehadiran fisik lokasi kantor partai politik menjadi potential market bagi partai itu sendiri. Lantas, bagaimana dengan data historis yang dalam hal ini berupa data rekapitulasi kursi DPRD kabupaten/kota tahun 2019? Sebagaimana yang telah disebutkan, hasil perolehan kursi dapat memberikan gambaran sejauh mana partai politik berhasil memposisikan diri dan membangun basis pendukung di masing-masing kabupaten/kota.

Dalam hal ini, Dataset yang dikeluarkan oleh KPU terkait perolehan kursi DPRD kabupaten/kota dibentuk dari pembagian daerah pemilihan (dapil) yang merupakan pembagian wilayah administratif menjadi beberapa daerah pemilihan untuk pemilihan umum. Dapil digunakan untuk menentukan representasi suatu wilayah dalam DPRD kabupaten/kota. Dataset ini kemudian di-cleansing menggunakan Google Collaboratory dengan melakukan penggabungan dapil untuk satu kabupaten/kota.

Dalam hal ini, dilakukan perhitungan jumlah kursi secara keseluruhan untuk melihat siapa partai politik ‘petahana’ di tahun 2019. Setelah dilakukan agregat untuk setiap partai politik diperoleh pemenang partai politik tahun 2019 adalah PDIP diikuti oleh Golkar dan Gerindra. Apa yang bisa kita peroleh berdasarkan hal ini? Kemenangan PDIP, Golkar, dan Gerindra dapat memberikan indikasi bahwa partai memiliki dukungan yang cukup besar dari pemilih pada saat itu. Stabilitas politik dapat dipahami dari dominasi dan konsistensi partai-partai ini dalam perolehan kursi.

Kita lihat bagaimana rekapitulasi kursi DPRD Kota Depok Tahun 2019. Jika dilihat pada grafik di atas, PKS mendominasi wilayah Kota Depok. Hal ini memberikan gambaran tentang posisi dominan PKS di wilayah tersebut pada Pemilu tahun 2019. Beberapa hal yang dapat diobservasi dari dominasi PKS meliputi:

1. 1.
   Popularitas Partai: PKS memiliki popularitas yang signifikan di Kota Depok berdasarkan perolehan kursi. Ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk dukungan masyarakat terhadap agenda, program, atau figur yang diusung oleh PKS.

1. 2.
   Strategi Pemenangan: Keberhasilan PKS bisa juga dipengaruhi oleh strategi kampanye yang efektif, baik dalam hal penyebaran visi dan misi partai, kampanye lapangan, atau komunikasi politik yang baik.

1. 3.
   Dinamika Politik Lokal: Dominasi PKS di Kota Depok juga bisa mencerminkan dinamika politik lokal, di mana isu-isu atau agenda yang diperjuangkan oleh PKS sesuai dengan kebutuhan atau keinginan masyarakat setempat.

1. 4.
   Analisis Lebih Lanjut: Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam, dapat dilakukan analisis lebih lanjut terkait dengan faktor-faktor apa yang mungkin mendukung keberhasilan PKS di Kota Depok. Ini dapat melibatkan kajian terhadap program, calon, dan respon masyarakat terhadap PKS.

Campaign: Bagaimana Suara Partai Politik Meningkat?

Setiap wilayah memiliki keunikan tersendiri, sehingga pelaku partai politik perlu menggunakan cara yang tepat agar dapat meningkatkan suara pemilih terhadap partai tersebut. Sebagaimana yang telah dicontohkan di atas, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar suatu partai politik dapat mendominasi di suatu wilayah. Salah satunya adalah dengan melakukan kampanya yang efektif dan terarah.

Kami menyimpulkan dari berbagai partai politik terutama partai yang mendominasi suatu wilayah setidaknya melakukan hal-hal berikut:

1. 1.
   Analisis mendalam terhadap kebutuhan dan keinginan masyarakat setempat. Dalam hal ini terdapat penyesuaian program dan platform sesui dengan tantangan dan harapan masyarakat tersebut.

1. 2.
   Adanya dialog yang terbuka antara partai politik dan masyarakat untuk membahas isu yang fundamental di lingkungan tersebut. Tentunya, masyarakat akan senang jika ada ruang diskusi yang mendukung terhadap keinginannnya.

1. 3.
   Hadirnya tokoh-tokoh lokal yang memiliki pengaruh dan kepercayaan di masyarakat dapat membantu meningkatkan citra dan dukungan terhadap partai politik.

1. 4.
   Pemberdayaan tim relawan yang aktif di tingkat lokal juga menjadi kunci sukses. Mereka dapat membantu menyebarkan informasi, mengorganisasi acara kampanye, dan melakukan mobilisasi pemilih.

Kombinasi Data Historis dan Lokasi

Implementasi Kombinasi Rekapitulasi dan Lokasi

Untuk melihat bagaimana pengaruh lokasi terhadap suara partai politik di tahun 2024, kami mencoba untuk mengombinasikan kedua dataset di atas, yakni lokasi kantor partai politik tahun 2024 dan rekapitulasi kursi DPRD kabupaten/kota tahun 2019. Metode sederhana yang kami gunakan adalah skoring dengan memberikan skor terhadap masing-masing dataset.

Untuk melihat bagaimana skor setiap partai, kami mendefinisikan batas-batas pada setiap baris yang ditunjukkan oleh nama "KABKOT". Batas-batas tersebut berupa nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai menengah. Kode di atas merupakan contoh pemberian skor pada setiap partai berdasarkan batas-batas di atas. Rincian klasifikasinya sebagai berikut:

Sebagai contoh, di Kota Aceh Barat jumlah kursi yang diperoleh oleh Partai Aceh berjumlah 6. Pada baris tersebut, batas nilai minimum (jumlah kursi paling sedikit) berjumlah 0, batas nilai maksimum (jumlah kursi paling banyak) berjumlah 6, dan nilai menengah adalah 3. Dengan batas-batas tersebut, Partai Aceh di Kota Aceh Barat mendapatkan skor 40. Begitupun dengan lokasi, pemberian skor mengikuti jumlah kursi di atas.

Setelah kedua parameter pada setiap partainya memiliki skornya masing-masing, kami mendefinisikan bobot untuk kedua parameter baik itu lokasi kantor partai tahun 2024 maupun rekapitulasi kursi DPRD Kabupaten/Kota tahun 2019. Pendefinisian bobot didasarkan pada Analytical Hierarcy Process (AHP). Proses ini melibatkan perbandingan berpasangan untuk mengukur tingkat kepentingan relatif antara elemen-elemen yang berbeda. Dalam hal ini, kami dibantu oleh lima responden untuk menentukan bobot antara kursi dan lokasi.

Dari hasil AHP yang diperoleh dari lima responden, didapatkan nilai bobot untuk data historis rekapitulasi DPRD kabupaten/kota yang selanjutnya disebut kursi adalah 0.81 dan bobot untuk lokasi kantor partai politik yang selanjutnya disebut lokasi 0.19. Hal ini menunjukkan bahwa para responden menjustifikasi bahwa elektabilitas partai politik ditentukan dengan berbagai macam aspek, seperti kampanye, dana politik, relawan, dan lain sebagainya. Data kehadiran fisik tidak memiliki nilai yang signifikan terhadap kekuatan partai politik. Kendati demikian, data fisik berupa lokasi kantor baik itu DPP, DPW, kantor relawan seharusnya menjadi salah satu metode efektif untuk mendongkrak suara pemilih.

Elektabilitas Partai Politik pada Pemilu 2024

Kombinasi data historis dan informasi fisik mengenai lokasi memberikan dimensi baru pada penilaian kinerja setiap partai politik. Meskipun bobot yang diberikan pada lokasi lebih kecil dibandingkan dengan bobot kursi DPRD, tetapi pengaruhnya ternyata signifikan terhadap total skor kekuatan partai politik di Indonesia saat ini.

Hasil dari perpaduan ini menghasilkan skor baru untuk setiap partai, menciptakan gambaran yang lebih komprehensif tentang kinerja mereka. Menariknya, informasi baru yang muncul dari kombinasi ini memberikan wawasan yang berpotensi mengubah dinamika politik. Meskipun bobot untuk lokasi lebih rendah, tetapi dampaknya terhadap peringkat keseluruhan partai politik menjadi jelas.

Melihat grafik hasil penilaian, diprediksi bahwa akan terjadi perubahan pada top 3 partai pemenang dalam Pemilu 2024. Pergeseran ini menandakan bahwa faktor lokasi, meskipun memiliki bobot relatif yang lebih rendah, mampu memberikan kontribusi yang substansial terhadap posisi dan kekuatan partai politik di Indonesia. Dengan demikian, pendekatan yang holistik terhadap penilaian kinerja partai politik menjadi semakin penting dalam meramalkan hasil Pemilu. Selain itu, hal ini juga dapat menjadi catatan bagi partai politik agar bisa membuat lokasi (kehadiran fisik) menjadi salah satu metode untuk mengubah preferensi pemilih.

Mari kita telaah kemungkinan perubahan partai pemenang di Kota Depok. Sebelumnya, PKS berhasil meraih posisi pemenang dalam pemilihan sebelumnya. Namun, dengan adanya kombinasi data historis dan data fisik lokasi, diprediksi bahwa PKS tetap dapat mempertahankan posisinya pada Pemilu 2024. Analisis parameter lokasi dan kursi DPRD Kabupaten/Kota menunjukkan bahwa PKS memiliki keseimbangan yang baik antara keduanya.

Dengan bobot yang proporsional, PKS mendapatkan skor yang kuat, memberikan gambaran bahwa partai ini dapat mempertahankan dominasinya di Kota Depok. Meskipun terdapat faktor-faktor baru yang diperkenalkan dalam penilaian, PKS tetap mampu menjaga stabilitas dan kinerja politiknya. Oleh karena itu, prediksi saat ini menunjukkan bahwa PKS masih berpeluang besar untuk memenangkan Pemilu 2024 di Kota Depok.

Meskipun demikian, perlu diingat bahwa hasil aktual pemilihan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terus berkembang dan pergeseran preferensi pemilih yang mungkin terjadi menjelang pemilihan. Hal ini menjadi alasan yang sangat penting untuk mempertimbangkan pengaruh lokasi yang strategis, meskipun bobotnya mungkin tidak sebesar faktor lainnya, terhadap potensi pasar pemilih.

Dengan demikian, strategi partai politik untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan harus mencakup pemahaman yang mendalam terhadap dinamika lokal dan pergeseran preferensi pemilih. Meskipun parameter lain seperti rekapitulasi kursi DPRD tetap menjadi faktor kunci, faktor lokasi yang strategis juga dapat menjadi pendorong signifikan dalam membangun koneksi yang kuat dengan pemilih dan memenangkan kepercayaan mereka.

Kesimpulan

Analisis terhadap distribusi kekuatan partai politik di Indonesia menggunakan kombinasi data historis dan lokasi dapat mengungkapkan dimensi baru dalam penilaian kinerja partai. Meskipun bobot lokasi lebih kecil dibandingkan dengan data historis kursi DPRD kabupaten/kota, namun pengaruhnya signifikan terhadap peringkat keseluruhan partai politik. Hasil perpaduan ini menunjukkan adanya potensi perubahan dalam dinamika politik, dengan prediksi terkait perubahan partai pemenang pada Pemilu 2024. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa hasil aktual pemilihan dapat dipengaruhi oleh dinamika politik yang terus berkembang, dan pemahaman terhadap preferensi pemilih tetap menjadi kunci dalam upaya partai politik untuk memenangkan dukungan masyarakat.

Mau lihat analisis dan visualisasi datanya lebih lengkap lagi? Yuk, langsung dibuka aja project-nya!

Referensi

Feinberg, M., Tullett, A. M., Mensch, Z., Hart, W., & Gottlieb, S. (2017). The political reference point: How geography shapes political identity. PloS one, 12(2), e0171497.

Ferro-Díez, L. E., Villegas, N. M., & Díaz-Cely, J. (2020). Location data analytics in the business value chain: A systematic literature review. IEEE Access, 8, 204639-204659.

Ibad, S., & Musdalifah, M. (2020). Partai Politik: Tinjauan Strategi Dalam Meraih Dukungan Massa. Publik (Jurnal Ilmu Administrasi), 8(2), 89-100.

Putri, F. A., & Dwipriandi, R. (2021). Efektivitas kampanye dalam jaringan: studi kasus pemilihan kepala daerah Kabupaten Luwu Timur Sulawesi Selatan. Jurnal Analisa Sosiologi, 10.

Smith, H. (2020). The locative imaginary: Classification, context and relevance in location analytics. The Sociological Review, 68(3), 641-658.

Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, vol.12, 119-136.