Akhir tahun 2025 Indonesia dilanda serangkaian bencana hidrometeorologi besar, terutama banjir bandang dan tanah longsor. Puncaknya terjadi di Pulau Sumatra (khususnya provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat) pada akhir November 2025. Hujan deras ekstrem, bahkan dipicu badai siklon tropis langka di sekitar Selat Malaka, menyebabkan sungai meluap dan lereng bukit runtuh. Dampaknya sangat masif: hingga 24 Desember 2025 tercatat 1.112 orang meninggal dan 176 orang hilang akibat bencana di Sumatra, dengan sekitar 7 ribu orang luka-luka dan ratusan ribu rumah rusak. Lebih dari 3 juta jiwa terdampak secara keseluruhan, banyak di antaranya terpaksa mengungsi dari tempat tinggalnya. Banjir dan longsor memutus akses jalan, merobohkan jembatan, melumpuhkan fasilitas umum, serta membuat sejumlah daerah terisolasi tanpa listrik dan komunikasi.

Bencana hidrometeorologi ini tidak terbatas di Sumatra saja. Dalam periode yang sama, curah hujan tinggi juga memicu banjir besar di wilayah lain. Sebagai contoh, di Bandung (Jawa Barat) awal Desember 2025, banjir merendam ribuan rumah di Kecamatan Dayeuhkolot dan sekitarnya, mengakibatkan 34 ribu jiwa terdampak dan aktivitas kota terganggu. Beberapa provinsi lain di Indonesia, dari Kalimantan hingga Jawa, turut mengalami banjir atau tanah longsor meski skalanya lebih lokal. Fenomena ini menunjukkan bahwa banjir bandang kini menjadi masalah nasional, bukan sekadar kejadian terlokal, terutama di musim hujan yang puncaknya antara November-April setiap tahunnya. Sayangnya, besarnya skala kerusakan dan korban ini belum mendorong status "bencana nasional": pemerintah pusat masih menetapkan bencana Sumatra 2025 sebagai bencana tingkat provinsi, meskipun banyak pihak menilai dampaknya sudah melampaui kapasitas pemerintah daerah setempat.

Para ahli mengaitkan dahsyatnya banjir dan longsor ini dengan kombinasi faktor meteorologi dan lingkungan. Secara cuaca, curah hujan ekstrem terjadi karena dinamika atmosfer yang tidak biasa, termasuk terbentuknya Siklon Tropis Senyar di dekat khatulistiwa. Namun, faktor ekologis memperparah skala bencana. Deforestasi dan kerusakan daerah aliran sungai selama bertahun-tahun membuat lanskap kehilangan daya serap air. Hutan yang gundul tidak lagi mampu menahan curah hujan, sehingga air hujan langsung mengalir cepat ke hilir membawa lumpur dan puing (banjir bandang). Data menunjukkan jutaan hektare hutan hilang di Sumatra dalam dekade terakhir, melemahkan kapasitas alamiah mengurangi risiko banjir. Alhasil, ketika hujan lebat turun, bahkan yang bukan kategori ekstrem sekalipun, limpasan air yang tidak terserap memicu banjir besar di kawasan padat penduduk. Perubahan iklim turut berperan memperburuk pola cuaca, sehingga kejadian hujan lebat menjadi lebih sering dan tidak terduga. Banyak pihak menegaskan bahwa bencana ini bukan semata "act of God", melainkan "bencana buatan manusia", kombinasi eksploitasi lingkungan dan anomali iklim yang membuat fenomena alam berubah menjadi bencana sosial.

Ironisnya, di tengah darurat bencana yang menelan ratusan korban jiwa tersebut, perhatian media dan publik justru terpecah oleh isu-isu non-krusial. Selama periode akhir November hingga awal Desember 2025, linimasa media sosial Indonesia lebih banyak diwarnai berita drama selebritas ketimbang kabar bencana. Misalnya, rumor perselingkuhan antara seorang artis terkenal dan pejabat tinggi menjadi topik hangat yang memenuhi pemberitaan infotainment dan perdebatan warganet. Isu sensasional semacam itu memancing emosi dan rasa ingin tahu publik, sehingga terus viral dan mendominasi "trending topic", sementara berita tentang banjir bandang dan longsor di Sumatra relatif tenggelam. Padahal, bencana di Sumatra saat itu sangat nyata dan mendesak, menimbulkan duka dan kerugian besar di lapangan.

Pengalihan fokus publik ini tentu memprihatinkan. Krisis kemanusiaan yang seharusnya mendapat prioritas perhatian justru kalah gaung oleh gosip dan drama hiburan. Akibatnya, informasi vital seputar bencana, seperti kondisi para penyintas, kebutuhan darurat di pengungsian, atau himbauan bantuan, kurang tersosialisasi luas. Data BNPB menunjukkan korban tewas banjir Sumatra kala itu sudah ratusan orang pada awal Desember, namun interaksi dan pemberitaan terkait bencana tersebut di media arus utama maupun media sosial tampak tidak sebanding dengan skalanya. Beberapa pengamat dan tokoh masyarakat mengkritik fenomena ini, menyebut masyarakat kita kerap menjadikan gosip selebriti sebagai "hiburan" pelarian, sementara tragedi nyata dipandang sebagai "kenyataan pahit" yang dihindari. Kesadaran publik pun dipertanyakan: ketika atensi dan empati tergerus oleh hal-hal remeh, dikhawatirkan respons kolektif terhadap bencana menjadi lambat atau tidak optimal.

Selain itu, peran media massa turut dievaluasi. Media dituding lebih mengejar rating dan klik dengan mengangkat sensasi drama artis, dibanding melakukan reportage mendalam di lokasi bencana. Akibatnya, ada kesenjangan informasi: masyarakat di luar daerah terdampak kurang memahami parahnya situasi bencana, sementara di lapangan para korban merasa terabaikan. Ke depan, perlu ada perbaikan orientasi pemberitaan agar isu-isu kemanusiaan tidak tersisih oleh kabar hiburan. Bencana berskala nasional semestinya diliput secara proporsional dan berkelanjutan, sehingga dapat menggugah rasa empati dan solidaritas publik untuk bergerak membantu.

Di tengah tantangan tersebut, ilmu spasial menawarkan solusi konkret untuk meningkatkan mitigasi dan respons bencana. Pendekatan geospasial, termasuk GIS (Geographic Information System), penginderaan jauh, dan pemodelan hidrologi, sangat krusial dalam memahami risiko serta mengkoordinasikan penanganan bencana. Berikut beberapa peran dan alat berbasis spasial yang dapat dimanfaatkan masyarakat dan pemangku kepentingan:

• Pemetaan Risiko & Tata Ruang: Sebelum bencana terjadi, GIS dapat digunakan untuk memetakan zona rawan bencana (banjir, longsor, tsunami, dll.) dengan menggabungkan berbagai data spasial: peta tutupan lahan, kemiringan lereng, jaringan sungai, pola curah hujan historis, dan sebagainya. Di Indonesia, InaRISK, platform resmi BNPB, menyediakan peta risiko multibencana hingga tingkat desa yang bisa diakses publik. Informasi ini membantu pemerintah daerah dan warga mengenali bahaya di sekitarnya dan menyusun rencana tata ruang yang sensitif terhadap risiko (misalnya, menghindari pembangunan di daerah rawan banjir). Dengan data spasial yang baik, otoritas dapat menetapkan kawasan resapan air yang wajib dilindungi, serta merancang infrastruktur perlindungan (seperti tanggul atau kanal banjir) di lokasi strategis.

• Sistem Peringatan Dini Berbasis Spasial: Teknologi satelit dan sensor cuaca memungkinkan deteksi dini potensi bencana. BMKG misalnya, rutin merilis peta prakiraan curah hujan tinggi dan peringatan dini banjir secara spasial hingga level kecamatan. Citra satelit real-time dapat memantau pertumbuhan awan badai atau bibit siklon tropis yang mengancam wilayah tertentu. Sistem peringatan dini yang terhubung dengan peta risiko akan memberi notifikasi kepada warga di zona bahaya untuk segera waspada atau evakuasi. Contohnya, adanya Bibit Siklon 95B/Senyar di dekat Sumatra berhasil terdeteksi BMKG dan diperingatkan sebelumnya, meskipun sayangnya skala hujan yang turun tetap melampaui kapasitas infrastruktur. Ke depan, integrasi data satelit, radar cuaca, dan model banjir dapat semakin ditingkatkan agar peringatan datang lebih awal dan spesifik lokasinya.

• Pemetaan Dampak dan Logistik dengan Drone & Satelit: Setelah bencana terjadi, ilmu spasial membantu asesmen cepat kondisi di lapangan. Citra satelit resolusi tinggi pasca-banjir dapat menunjukkan wilayah mana saja yang terendam atau terisolasi. Demikian pula, drone bisa diterbangkan di atas area terdampak untuk memetakan kerusakan rumah, lahan, dan infrastruktur dengan detail tinggi. Data ini penting untuk menentukan prioritas bantuan dan rute penyalurannya. BNPB melaporkan kerusakan lebih dari 156 ribu rumah akibat banjir Sumatra, angka ini dihimpun melalui kombinasi laporan di lapangan dan analisis citra satelit. Peta dampak juga membantu mengidentifikasi lokasi pengungsian darurat dan titik-titik yang masih terisolir, sehingga helikopter TNI/Polri bisa dikirim menjangkau daerah yang belum bisa diakses melalui jalan darat. Dengan kata lain, pemetaan spasial pascabencana mempercepat distribusi logistik ke tempat yang benar-benar membutuhkan dan mencegah area terdampak luput dari perhatian.

• Platform Crowdsourcing & Peta Partisipatif: Partisipasi masyarakat umum dalam pengumpulan data spasial juga sangat berharga. Saat banjir bandang Sumatra 2025, komunitas GIS membuat peta interaktif di mana relawan dan warga bisa melaporkan kondisi terkini: lokasi banjir, ketinggian air, jalan terputus, kebutuhan mendesak, hingga mengunggah foto lapangan. Contohnya, platform MAPID mengajak publik berkontribusi ke Peta Interaktif Banjir Sumatra 2025 melalui formulir online. Setiap laporan warga, sekecil apapun, menjadi datapoint yang memperkaya gambaran situasi dan dapat menyelamatkan nyawa dengan membantu penyaluran bantuan tepat sasaran. Peta partisipatif semacam ini memastikan tidak ada kelompok korban yang luput dari pendataan, sekaligus meningkatkan transparansi penanggulangan bencana. Ke depan, inisiatif serupa bisa dikembangkan untuk semua jenis bencana (misalnya peta gempa atau erupsi) sehingga masyarakat bukan hanya objek terdampak, tapi juga subjek aktif dalam operasi kemanusiaan berbasis data.

Dengan dukungan ilmu spasial, pendekatan penanggulangan bencana dapat bergeser dari reaktif menjadi proaktif. Data geospasial membantu kita mencegah dan mengurangi dampak bencana sejak hulu: lewat perencanaan tata ruang berkelanjutan, restorasi ekosistem kunci (hutan dan lahan basah), hingga pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi. Tentu, semua ini harus diiringi kebijakan yang konsisten dan investasi yang memadai. Namun jelas bahwa penggunaan teknologi spasial, mulai dari aplikasi peta di ponsel hingga analisis big data geografi, memberi kita alat untuk memahami risiko secara lebih komprehensif dan mengambil keputusan tepat waktu di saat krisis. Ilmu spasial menjadi jembatan antara sains dan aksi lapangan: data yang dulunya abstrak di atas peta kini langsung diimplementasikan untuk menyelamatkan manusia.

Di tengah lambatnya perhatian media arus utama, sejumlah tokoh publik dan komunitas justru bergerak cepat membantu korban bencana. Aksi mereka berperan penting untuk menggalang bantuan dan sorotan publik, meski tak jarang menemui tantangan birokrasi maupun cibiran dari oknum pejabat.

Salah satu contoh menonjol adalah Ferry Irwandi, seorang kreator konten dan aktivis sosial. Begitu kabar banjir bandang Sumatra mencuat, Ferry langsung menginisiasi penggalangan dana daring melalui platform Kitabisa. Hasilnya luar biasa: dalam 24 jam pertama terkumpul Rp 10,3 miliar donasi dari lebih 87 ribu orang. Total donasi terus bertambah di hari-hari berikutnya, menembus rekor bantuan publik untuk bencana di Indonesia. Ferry tak berhenti di situ, ia terjun menyalurkan bantuan ke lokasi-lokasi terdampak, mulai dari Aceh Tamiang hingga pelosok Tapanuli. Logistik berupa makanan siap saji, air bersih, selimut, popok bayi, dan kebutuhan pokok diangkutnya dengan perahu ke desa-desa yang terputus akses. Aksi nyata Ferry ini mendapatkan apresiasi luas sebagai bukti empati dan solidaritas nasional di saat genting. Menariknya, sempat muncul reaksi nyinyir dari seorang anggota DPR yang membandingkan inisiatif Ferry dengan penanganan pemerintah, seolah merasa tersaingi. Anggota DPR tersebut mencibir bahwa seharusnya negara lebih sigap daripada warga sipil, meremehkan arti penting donasi publik. Pernyataan ini segera ditanggapi oleh kolega DPR lain yang membela aksi Ferry, menegaskan bahwa gotong-royong rakyat justru patut didukung alih-alih dicemooh. Perdebatan ini mencerminkan bahwa di tengah krisis pun, ego sektoral dan politik bisa muncul; untungnya, suara akal sehat lebih dominan dengan seruan kolaborasi antara masyarakat, relawan, dan aparatur negara untuk membantu sesama.

Contoh lain adalah public figure Zaskia Adya Mecca, aktris dan pengusaha, yang tergerak hatinya untuk turun langsung ke lapangan. Meski ia harus meninggalkan keluarganya sejenak dan baru saja mengurus anak yang sakit, Zaskia terbang ke Aceh membawa donasi dan tim relawan. Sesampainya di lokasi bencana (Kabupaten Pidie Jaya, Aceh), ia syok melihat skala kerusakan: rumah-rumah rata dengan tanah, jalanan tertutup lumpur setebal atap, dan ribuan warga mengungsi tanpa kepastian. Zaskia mendapati kondisi di lapangan sangat memprihatinkan, "bencana besar yang penanganannya akan butuh waktu lama untuk pulih", tulisnya di Instagram. Ia juga mengabarkan bahwa bantuan sangat minim di beberapa daerah terdampak walau lokasinya relatif mudah dijangkau. "Pergerakan pemerintah terasa lambat, warga bertahan sekuat tenaga secara mandiri. Tidak ada listrik, tidak ada air bersih, pasokan makanan menipis", ungkap Zaskia mengenai situasi di salah satu desa terdampak. Testimoni jujur dari Zaskia ini memperlihatkan kesenjangan respon di awal bencana: di saat korban sangat membutuhkan uluran tangan, bantuan resmi belum datang optimal.

Zaskia tidak hanya mengkritik, tapi juga langsung bertindak. Melalui yayasannya (Rangkul Foundation), ia mendirikan dapur umum di Aceh Utara untuk menyediakan makanan harian bagi para pengungsi. Ia berkoordinasi dengan kelompok relawan lain agar titik-titik pengungsian terpencil mendapat distribusi logistik merata. Selain itu, Zaskia menggunakan platform media sosialnya (dengan jutaan pengikut) untuk menggalang kepedulian lebih luas. Ia membagikan foto-foto kondisi korban dan mengajak follower-nya berdonasi maupun ikut menyebarkan informasi. Dalam pesannya, Zaskia menegaskan bahwa inilah saatnya semua pihak bergerak dan bergotong royong, "bukan waktunya berdiam diri atau saling mengkritik cara bantuan disalurkan", ujarnya. Sikap ini secara halus menyinggung perdebatan-perdebatan tidak produktif, dan lebih mendorong fokus pada aksi nyata menolong korban. Berkat suara dari tokoh publik seperti Zaskia, banyak netizen akhirnya tersadar akan parahnya bencana dan mulai ikut membantu sesuai kapasitas masing-masing, entah dengan berdonasi, menjadi relawan, atau minimal menyebarluaskan informasi penting.

Di tingkat lokal, banyak komunitas dan figur masyarakat turut berperan. Pesohor lain seperti Atta Halilintar, Andien, hingga Zaskia Sungkar (sekadar menyebut beberapa) juga menggalang bantuan untuk Sumatra. Beberapa dari mereka bahkan terjun ke lokasi bencana, memperlihatkan empati lintas daerah. Di sisi lain, ada pula tokoh yang menyuarakan kritik terhadap pihak berwenang. Penyanyi dangdut Inul Daratista, misalnya, secara terbuka "menyemprot" oknum pejabat yang datang ke lokasi bencana hanya untuk foto-foto pencitraan tanpa aksi berarti. "Kok bisa masih sempat futu-futu manja di tengah rakyat susah?" sindir Inul, mengecam pejabat yang minim empati dan terkesan menjadikan bencana sebagai panggung popularitas pribadi. Ucapan Inul yang viral ini menggugah kesadaran bahwa tugas pejabat semestinya hadir membawa solusi, bukan sekadar datang pasang wajah di media. Fenomena disaster tourism oleh politisi semacam itu dikecam luas oleh publik maupun media internasional.

Teguran dari figur publik seperti Inul penting agar penanganan bencana dilakukan dengan hati yang tulus melayani, bukan untuk pencitraan semata.

Kendala lain datang dari sisi tata kelola. Kasus yang mencoreng, misalnya terungkap di Kabupaten Samosir (Sumatra Utara), di mana bantuan untuk korban banjir justru dikorupsi oleh pejabat daerah. Kepala Dinas Sosial Samosir berinisial F.A.K. ditetapkan sebagai tersangka karena menyelewengkan dana bantuan dari Kementerian Sosial senilai Rp1,5 miliar yang sedianya untuk 303 keluarga korban banjir bandang.

Modusnya, ia secara sepihak mengubah skema bantuan tunai menjadi penyaluran barang, lalu menunjuk badan usaha milik desa tertentu sebagai penyedia barang tanpa izin Kemensos. Harga barang di-mark up 15% dan selisihnya diduga masuk ke kantong pribadi sang kadis. Perbuatan ini menyebabkan kerugian negara sekitar Rp516 juta dan mengurangi hak yang seharusnya diterima para korban. Saat kasus ini mencuat di akhir 2025, publik mengecam keras kelakuan pejabat tak berperi kemanusiaan tersebut. Penegak hukum pun bergerak cepat menahan tersangka dan mendalami aliran dana korupsi ini. Korupsi di tengah bencana merupakan pelanggaran berat, UU bahkan mengatur ancaman hukuman maksimal pidana mati bagi pelakunya.

Walau hukuman seberat itu belum pernah dijatuhkan, harapannya penindakan tegas dapat memberi efek jera dan mencegah kejadian serupa. Kasus Samosir menjadi pengingat bahwa pengawasan ketat sangat diperlukan agar dana bantuan sosial benar-benar tepat sasaran dan bebas dari praktik lancung. Di sisi lain, pemerintah pusat juga diingatkan untuk sigap mengucurkan bantuan dana ke daerah bencana secara maksimal. Gugatan hukum di PTUN yang diajukan seorang advokat menduga pemerintah lalai tidak memberikan dukungan pendanaan memadai bagi korban di Aceh, Sumut, dan Sumbar pada masa darurat tersebut.

Artinya, selain inisiatif warga, peran negara juga harus hadir optimal, mulai dari respons tanggap darurat, transparansi penyaluran bantuan, hingga rehabilitasi pascabencana. Ketika tokoh publik, relawan, dan pemerintah bisa bersinergi tanpa saling curiga, penanganan bencana akan jauh lebih efektif.

Krisis bencana alam di Indonesia pada akhir 2025 ini membawa pelajaran penting sekaligus pekerjaan rumah ke depan. Problem solving harus dilakukan di beberapa aspek secara simultan:

• Prioritaskan Isu Publik yang Penting: Pertama, dari sisi perhatian publik dan media, perlu ada pergeseran budaya agar tragedi kemanusiaan tidak tertutup oleh drama hiburan semata. Semua pihak, jurnalis, figur publik, hingga netizen, sebaiknya lebih bijak dalam memilah konsumsi informasi. Bukan berarti gosip selebriti dilarang total, namun saat ada bencana besar yang menyangkut nyawa dan penderitaan massal, itulah yang seharusnya diutamakan dalam diskursus. Media massa diharapkan memberikan porsi liputan mendalam dan empatik tentang bencana (misalnya dengan mengirim tim reporternya ke lokasi, menyorot kisah para korban dan upaya bantuan) sehingga audience tersentuh untuk peduli. Publik figur juga punya tanggung jawab sosial: gunakan pengaruh dan platform Anda untuk mengangkat isu-isu kritis ketika dibutuhkan. Seperti yang dilakukan Ferry Irwandi dan Zaskia Mecca, kehadiran suara tokoh publik dapat mengubah apati menjadi empati kolektif. Pada akhirnya, masyarakat luas pun perlu terus diedukasi bahwa kepedulian sosial lebih bernilai daripada sekadar mengomentari drama seleb. Dengan empati dan solidaritas sebagai norma, kita bisa bergerak bersama lebih cepat saat terjadi bencana.

• Integrasi Ilmu Spasial dalam Kebijakan: Kedua, ilmu pengetahuan (khususnya sains spasial dan iklim) harus diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan dan mitigasi bencana. Pemerintah pusat dan daerah perlu memanfaatkan data dan teknologi yang sudah tersedia untuk mencegah bencana serupa terulang dengan skala sebesar ini. Misalnya, hasil pemetaan risiko dari InaRISK dan kajian akademis tentang daerah rawan longsor harus dijadikan acuan dalam menerbitkan izin pemanfaatan lahan. Moratorium pembalakan hutan di kawasan kunci harus ditegakkan secara konsisten, disertai rehabilitasi ekosistem secara massif. Sebagaimana gugatan di PTUN dan analisis para pakar, deforestasi terbukti menjadi faktor utama di balik dahsyatnya banjir Sumatra 2025. Maka solusi jangka panjangnya adalah memulihkan fungsi alam sebagai penyangga (reforestasi, restorasi lahan gambut, normalisasi sungai) agar daya dukung lingkungan kembali. Selain itu, penataan ruang perkotaan juga perlu berperspektif mitigasi: sediakan ruang terbuka hijau dan lahan resapan memadai, tingkatkan kapasitas drainase, serta hindari pembangunan di bantaran sungai. Investasi infrastruktur pengendali banjir (waduk, kanal, tanggul) harus dipercepat terutama di daerah rawan. Semua langkah ini sejalan dengan peringatan komunitas ilmiah bahwa perubahan iklim akan meningkatkan frekuensi cuaca ekstrem ke depan. Beradaptasi sejak sekarang dengan pendekatan berbasis data adalah kunci agar kita tidak selalu menjadi korban yang gagap setiap musim penghujan tiba.

• Penguatan Sistem Respon dan Akuntabilitas: Ketiga, memperbaiki sistem respons bencana dan tata kelola bantuan. Pemerintah perlu mengevaluasi mengapa penanganan awal di Sumatra terkesan lambat dan terfragmentasi. Apakah koordinasi antarlembaga kurang? Apakah ada kendala birokrasi pengucuran dana? Hal-hal ini mesti dibenahi segera. Kapasitas BPBD dan BNPB juga harus ditingkatkan, baik dari segi personel, peralatan, maupun prosedur penanggulangan. Misalnya, memastikan stok bantuan darurat (logistik, tenda, obat) selalu siap di gudang regional, sehingga begitu bencana terjadi bisa langsung disalurkan tanpa menunggu lama. Latihan gabungan TNI, Polri, tim SAR, dan relawan lokal secara rutin dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi skenario terburuk. Di era digital, platform komunikasi cepat antara pemerintah-petugas lapangan-warga (seperti aplikasi mobile atau radio darurat) juga penting agar informasi situasi terkini cepat diterima semua pihak. Sisi akuntabilitas tak kalah vital: perlu mekanisme transparansi untuk memantau distribusi bantuan dan penggunaan dana rehabilitasi. Keterlibatan lembaga pengawas independen atau media dalam memantau penyaluran bisa mencegah peluang penyelewengan. Hukuman tegas bagi oknum koruptor dana bencana wajib diterapkan, agar kepercayaan publik tidak luntur. Dengan sistem yang transparan dan akuntabel, masyarakat akan lebih percaya untuk menyumbang dan terlibat, karena yakin bantuannya sampai ke tangan yang tepat.

• Kolaborasi Multi Pihak: Terakhir, solusi terbaik lahir dari kolaborasi seluruh elemen bangsa. Bencana sebesar apapun akan lebih mudah diatasi bila semua pihak bersatu. Sektor pemerintah, dunia usaha, organisasi non-profit, komunitas lokal, hingga akademisi dan media, masing-masing punya peran. Misalnya, perusahaan dapat mengerahkan CSR untuk penyediaan alat berat atau kendaraan operasional di daerah bencana; kampus dapat mengirim tim ahli (insinyur, dokter, psikolog) membantu analisis dan trauma healing; media dapat menjadi corong informasi valid sekaligus menggalang donasi; komunitas lokal menjadi ujung tombak pertolongan pertama sebelum bantuan besar datang. Masyarakat umum pun bisa terlibat: menjadi relawan di posko, menyumbangkan tenaga atau barang, atau cukup dengan melaporkan situasi di daerahnya ke platform resmi. Selama masa pemulihan panjang, sinergi ini harus dijaga. Pengalaman menunjukkan, pascabencana kerap muncul euforia kepedulian yang tinggi di awal namun cepat surut setelah berita tidak lagi hangat. Jangan sampai setelah banjir surut dan sorotan mereda, para pengungsi terlupakan di barak tanpa bantuan lanjutan. Di sinilah solidaritas jangka panjang diuji. Jika seluruh komponen bangsa konsisten mendampingi pemulihan (membangun hunian tetap, sekolah darurat, pemulihan mata pencaharian, dll.), maka kita benar-benar belajar dari tragedi dan bangkit lebih kuat.

Sebagai penutup, tragedi bencana nasional yang tertutup drama tak penting ini semoga membuka mata kita semua. Ada peringatan keras bahwa kerentanan Indonesia terhadap bencana semakin tinggi, namun perhatian dan tindakan kita belum optimal terarah. Ke depan, dengan dukungan ilmu pengetahuan (spasial maupun sosial), kepemimpinan yang proaktif, media yang bertanggung jawab, dan partisipasi publik yang tulus, kita bisa mengurangi risiko bencana sekaligus memastikan bila bencana terjadi lagi, tidak ada saudara-saudara kita yang merasa berjuang sendirian. Bencana alam harus menyatukan, bukan mengalihkan atau memecah perhatian. Di tengah perubahan iklim yang nyata, resilience atau ketangguhan bangsa akan teruji. Mari jadikan ini momentum untuk berubah: memperbaiki cara kita memperlakukan alam, mengelola informasi, dan menolong sesama. Dengan begitu, kita menghormati para korban yang telah jatuh, sekaligus menjaga agar di masa depan lebih sedikit lagi nyawa yang melayang akibat kelalaian kita sendiri.

Referensi

• Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) - Data darurat bencana banjir dan longsor Sumatra 2025

• Katadata (2025). "1.112 Orang Meninggal dan 176 Hilang akibat Bencana Sumatra"

• AFP Fact Check (24 Desember 2025). "Officials visited Sumatra after devastating floods killed over 1,000 people"

• Databoks Katadata (2025). Statistik Bencana Sumatra - dampak per provinsi

• MAPID (Wina, 8 Des 2025). "Banjir di Mana-Mana: Mengapa Indonesia Semakin Rentan dan Apa yang Harus Kita Lakukan?"

• Detik News (Mulia Budi, 5 Des 2025). "Pemerintah Digugat Tetapkan Status Bencana Nasional Terkait Banjir Sumatera"

• DetikNews (Rumondang Naibaho, 29 Des 2025). "Jaksa Ungkap Modus Kadis Samosir Korupsi Bantuan Bencana Rp 1,5 M"

• Ketik.com (M. Faizin, 29 Des 2025). "Pejabat Ini Tega Korupsi Dana Bantuan Pengungsi di Kala Bencana"

• Republika (Gumanti Awaliyah, 3 Des 2025). "Ferry Irwandi Mulai Salurkan Donasi ke Korban Bencana Sumatera"

• Radar Surabaya/JawaPos (Nurista P., 10 Des 2025). "Usai Dicibir, DPR Kini Apresiasi Aksi Ferry Irwandi Galang Bantuan"

• Detik Wolipop (Gresnia A., 4 Des 2025). "Curhat Zaskia Mecca Datangi Korban Banjir Aceh, Hati Dada Sesak"

• Al Jazeera (AFP, 8 Des 2025). "Indonesia counts human cost as climate warnings sounded"