1. Pendahuluan

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Kudus mencerminkan tantangan umum yang dihadapi banyak daerah berkembang di Indonesia, yaitu masih bergantung pada sistem open dumping dalam pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Praktik ini tidak hanya bertentangan dengan regulasi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, tetapi juga berpotensi menimbulkan dampak lingkungan berupa pencemaran air, tanah, dan udara, serta risiko kesehatan bagi masyarakat di sekitarnya. Kondisi TPA Tanjungrejo yang semakin penuh serta pernah mengalami penutupan operasional menunjukkan adanya tekanan kapasitas dan ketidaksiapan sistem dalam mengelola timbulan sampah secara berkelanjutan. Situasi ini bahkan memicu gangguan terhadap sistem pengangkutan sampah dan menimbulkan konflik sosial antara masyarakat, pemerintah, dan pekerja pengelola sampah.

Dalam konteks tersebut, diperlukan transformasi sistem pengelolaan sampah dari pola terpusat menuju pendekatan yang lebih terdistribusi, salah satunya melalui pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST). TPST berperan dalam mengurangi beban TPA melalui pengolahan sampah di sumber atau dekat sumber, sehingga dapat meningkatkan efisiensi sistem secara keseluruhan.

Namun demikian, penentuan lokasi TPST merupakan persoalan yang kompleks karena melibatkan berbagai aspek yang saling beririsan, seperti kondisi lingkungan, karakteristik sosial masyarakat, serta kebutuhan operasional seperti aksesibilitas dan kedekatan terhadap sumber timbulan sampah. Kesalahan dalam penentuan lokasi tidak hanya berpotensi menimbulkan konflik sosial, tetapi juga dapat menyebabkan inefisiensi sistem dan peningkatan biaya operasional.

Pendekatan berbasis analisis spasial dengan memanfaatkan distribusi Point of Interest (POI), data demografi, guna lahan, topografi, dan aksesibilitas menjadi penting untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan terukur. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi lokasi yang tidak hanya sesuai secara fisik dan lingkungan, tetapi juga layak secara sosial dan operasional.

1.2 Rumusan Masalah

• Apa saja faktor yang mempengaruhi pemilihan lokasi optimal TPST di Kabupaten Kudus?

• Dimana lokasi yang paling sesuai untuk pembangunan TPST berdasarkan analisis spasial menggunakan fitur SINI pada GEOMAPID?

1.3 Sasaran

• Mengidentifikasi parameter-parameter yang berpengaruh dalam penentuan lokasi TPST.

• Menganalisis tingkat kesesuaian lokasi TPST menggunakan pendekatan analisis spasial berbasis Site Selection.

2. Gambaran Wilayah

Kabupaten Kudus merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik wilayah dengan kombinasi kawasan perkotaan dan perdesaan. Aktivitas ekonomi yang cukup tinggi, terutama pada sektor industri dan perdagangan, berkontribusi terhadap peningkatan timbulan sampah dari waktu ke waktu. Secara spasial, Kabupaten Kudus memiliki variasi penggunaan lahan yang cukup beragam, mulai dari kawasan permukiman, sawah, ladang, hingga kawasan hutan. Selain itu, distribusi fasilitas umum tersebar di berbagai kecamatan dengan tingkat kepadatan yang berbeda-beda. Kondisi topografi wilayah juga bervariasi, dengan elevasi yang berkisar dari dataran rendah hingga wilayah perbukitan. Variasi ini berpengaruh terhadap potensi risiko lingkungan, seperti genangan pada wilayah rendah serta keterbatasan akses pada wilayah dengan elevasi tinggi.

3. Skoring Parameter Spasial

Penilaian kesesuaian lokasi TPST dilakukan dengan metode skoring terhadap beberapa parameter utama, yaitu aksesibilitas, guna lahan, dan topografi. Setiap parameter diberikan skor berdasarkan tingkat kesesuaiannya terhadap kebutuhan operasional dan dampak lingkungan.

4. Metode Analisis

5. Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis Site Selection menggunakan parameter POI dan demografi, diperoleh lima lokasi dengan tingkat kesesuaian tinggi dengan rentang skor 93–100. Kelima lokasi tersebut tersebar di Kecamatan Jekulo dan Dawe, yang secara spasial menunjukkan karakteristik wilayah dengan dominasi lahan non-permukiman serta tingkat kepadatan aktivitas yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pusat kawasan perkotaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa parameter yang digunakan dalam analisis cukup sensitif dalam mengidentifikasi wilayah dengan potensi konflik sosial yang rendah dan kondisi fisik yang mendukung pembangunan TPST. Selanjutnya, terhadap lima titik kandidat tersebut dilakukan analisis lanjutan melalui proses overlay parameter guna lahan, topografi (DEM), dan aksesibilitas untuk memperoleh tingkat kesesuaian yang lebih detail.

Hasil overlay guna lahan menunjukkan variasi karakteristik pada masing-masing lokasi. Lokasi 1 didominasi oleh ladang yang mencerminkan kawasan nonpermukiman dengan intensitas aktivitas manusia yang rendah. Lokasi 2 terdiri dari sawah yang masih tergolong relatif aman dari potensi konflik. Sementara itu, lokasi 3 hingga 5 mulai menunjukkan keberadaan elemen permukiman dalam komposisi guna lahannya yang mengindikasikan peningkatan potensi konflik sosial seiring meningkatnya aktivitas manusia di sekitar lokasi.

Dari aspek topografi, hasil overlay DEM menunjukkan bahwa kelima lokasi berada pada variasi elevasi yang cukup beragam. Lokasi 1 berada pada elevasi sangat rendah (±37,5 mdpl), sedangkan lokasi lainnya berada pada kisaran elevasi menengah hingga cukup tinggi (350–510 mdpl). Secara umum, elevasi menengah cenderung lebih ideal karena relatif aman dari genangan dan tetap mendukung kemudahan akses. Namun, lokasi dengan elevasi terlalu rendah berpotensi memiliki kerentanan terhadap genangan, sementara elevasi yang lebih tinggi dapat meningkatkan keterbatasan aksesibilitas dan biaya operasional.

Sementara itu, hasil overlay aksesibilitas menunjukkan bahwa seluruh lokasi kandidat berada pada jaringan jalan lokal. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun lokasi-lokasi tersebut cukup layak secara spasial, masih terdapat keterbatasan dalam mendukung mobilitas kendaraan pengangkut sampah dalam skala besar, sehingga berpotensi memengaruhi efisiensi operasional TPST.

Berdasarkan integrasi ketiga parameter tersebut, diperoleh nilai total skor yang menunjukkan bahwa lokasi 2 memiliki nilai tertinggi, diikuti oleh lokasi 3, lokasi 1, lokasi 4, dan lokasi 5. Meskipun demikian, lokasi dengan skor tertinggi tidak secara otomatis dipilih sebagai lokasi optimal.

Lokasi 2, meskipun memiliki tingkat kesesuaian paling tinggi secara spasial, tidak dipilih karena pertimbangan jarak yang dinilai kurang strategis dan berpotensi meningkatkan biaya operasional pengangkutan sampah. Sebaliknya, lokasi 1 dipilih sebagai lokasi paling optimal karena memiliki posisi yang lebih strategis serta tetap berada dalam kategori kesesuaian tinggi. Keputusan ini menunjukkan bahwa penentuan lokasi TPST tidak hanya bergantung pada hasil analisis spasial berbasis skoring, tetapi juga mempertimbangkan aspek operasional yang bersifat praktis, khususnya efisiensi distribusi dan akses terhadap sumber timbulan sampah.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa analisis spasial berbasis Site Selection dengan parameter Point of Interest (POI), demografi, guna lahan, topografi, dan aksesibilitas mampu mengidentifikasi lima lokasi dengan tingkat kesesuaian tinggi untuk pembangunan TPST di Kabupaten Kudus. Lokasi-lokasi tersebut umumnya berada pada wilayah non-permukiman dengan kepadatan aktivitas rendah, elevasi yang relatif ideal, serta aksesibilitas yang cukup mendukung operasional. Meskipun lokasi 2 memiliki skor kesesuaian tertinggi, lokasi 1 dipilih sebagai lokasi optimal karena dinilai lebih strategis dari aspek operasional, khususnya terkait efisiensi jarak dan potensi biaya pengangkutan. Hal ini menegaskan bahwa penentuan lokasi TPST tidak hanya bergantung pada hasil skoring spasial, tetapi juga perlu mempertimbangkan faktor operasional. Namun, keputusan ini masih bersifat kualitatif sehingga penelitian selanjutnya perlu mengintegrasikan analisis kuantitatif untuk meningkatkan objektivitas hasil.