Abstrak

Kata Kunci: Fasilitas kesehatan; Pasuruan; Kepadatan penduduk; Analisis spasial

Pendahuluan

Aksesibilitas terhadap layanan kesehatan merupakan indikator krusial dalam mengukur kesejahteraan masyarakat dan kualitas tata ruang suatu kota. Seiring dengan dinamika pertumbuhan wilayah dan peningkatan jumlah penduduk di Kota Pasuruan, tekanan terhadap kapasitas infrastruktur kesehatan eksisting semakin tinggi. Perkembangan kawasan perkotaan yang pesat seringkali tidak diimbangi oleh distribusi fasilitas publik yang merata, sehingga berisiko menciptakan kesenjangan spasial (spatial inequality). Evaluasi distribusi keruangan menjadi sangat urgen untuk memastikan bahwa pengalokasian tata ruang mampu memfasilitasi kebutuhan medis dasar bagi seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.

Permasalahan utama yang mengemuka di Kota Pasuruan saat ini adalah belum terpetakannya keseimbangan antara sebaran fasilitas kesehatan eksisting dengan konsentrasi kepadatan penduduk secara presisi. Kebijakan alokasi pembangunan infrastruktur yang hanya mengandalkan insting atau ketersediaan lahan kosong seringkali tidak tepat sasaran. Hal ini memunculkan tantangan geografis berupa area blank spot, yakni wilayah dengan beban demografi yang tinggi namun berada di luar jangkauan radius optimal fasilitas kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan identifikasi masalah secara keruangan untuk menjawab letak prioritas wilayah mana saja yang secara matematis memiliki tingkat urgensi tertinggi untuk diintervensi.

Merespons permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memetakan kesesuaian wilayah dan menentukan lokasi prioritas pembangunan fasilitas kesehatan baru di Kota Pasuruan. Kajian ini mengaplikasikan pendekatan kuantitatif melalui metode Site Selection berbasis Sistem Informasi Geografis menggunakan platform GEO MAPID. Dengan mengintegrasikan variabel titik layanan eksisting (Point of Interest) dan kepadatan penduduk tahun 2024, penelitian ini merumuskan pemodelan spasial berskor untuk menentukan area paling kritis. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy) bagi pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan fasilitas kesehatan yang efektif dan tepat guna.

Metode Penelitian

2.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian berfokus pada wilayah administrasi Kota Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Kajian tidak sekadar melihat batas luar kota, melainkan meninjau interaksi antara sebaran demografi per kelurahan dengan jangkauan infrastruktur kesehatan yang saat ini cenderung terpusat, sehingga menyisakan celah (blank spot) pada area padat penduduk.

2.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan mencakup kumpulan data spasial yang diekstraksi dari pangkalan data GEO MAPID:

• Titik Fasilitas Kesehatan: Data Point of Interest (POI) mencakup lokasi rumah sakit, puskesmas, dan klinik eksisting.

• Kepadatan Penduduk: Parameter demografi berupa kepadatan penduduk Kota Pasuruan yang diperbarui pada tahun 2024.

2.3 Metode

Proses analisis dilakukan melalui langkah komputasi terstruktur menggunakan fitur SINI (Site Selection) pada platform GEO MAPID. Tahapan dimulai dengan penentuan batas wilayah (Bounding Box) Kota Pasuruan, dilanjutkan dengan pembuatan grid spasial beresolusi 500 meter. Parameter POI dan demografi digabungkan menggunakan formula pembobotan yang memprioritaskan area dengan konsentrasi penduduk tertinggi dan jarak terjauh dari fasilitas eksisting. Sistem kemudian menghitung skor akhir (0-100) dan mengklasifikasikannya ke dalam peringkat kesesuaian lokasi.

Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Berdasarkan pengolahan parameter demografi dan POI fasilitas kesehatan, metode Site Selection menghasilkan pemodelan grid yang membagi Kota Pasuruan ke dalam berbagai kelas kesesuaian pembangunan fasilitas baru.

3.2 Pembahasan

Visualisasi peta pada Gambar 1 menampilkan gradasi warna kesesuaian lokasi yang merepresentasikan tingkat urgensi pembangunan fasilitas kesehatan baru di Kota Pasuruan. Area dengan grid berwarna merah (Sangat Tidak Sesuai) mendominasi kawasan pesisir utara dan beberapa titik di pinggiran timur kota. Secara keruangan, rendahnya skor pada wilayah ini disebabkan oleh dua faktor utama: tingkat kepadatan penduduk yang relatif rendah atau wilayah tersebut sudah berada dalam radius layanan fasilitas kesehatan eksisting yang memadai, temuan paling krusial dalam analisis ini merujuk pada grid bernomor 1 yang memperoleh skor kesesuaian mutlak 100.0. Titik prioritas utama ini berlokasi di kawasan administrasi bagian tengah menuju selatan (sekitar Purutrejo). Tingginya skor pada grid ini membuktikan adanya ketidaksesuaian spasial (spatial mismatch), di mana wilayah tersebut menanggung beban populasi yang sangat padat namun terisolasi dari jangkauan optimal rumah sakit maupun puskesmas terdekat. Kondisi ini sejalan dengan kerangka aksesibilitas spasial yang dikemukakan oleh Luo & Wang (2003), yang menegaskan bahwa evaluasi ketersediaan layanan kesehatan tidak boleh hanya berfokus pada jarak fisik semata, melainkan harus memperhitungkan rasio antara ketersediaan fasilitas (pasokan) dengan tingkat kepadatan penduduk di sekitarnya (permintaan).

Selain titik prioritas utama, grid bernomor 2 hingga 10 (berwarna kuning dan hijau muda) menunjukkan pola klaster yang terkonsentrasi di wilayah pusat kota. Fenomena ini mengindikasikan bahwa meskipun infrastruktur kesehatan eksisting banyak dibangun di tengah kota, tingginya lonjakan demografi di area tersebut membuat fasilitas yang ada rentan mengalami kelebihan kapasitas (overcrowding). Cromley dan McLafferty (2011) menjelaskan bahwa dalam perencanaan kesehatan masyarakat berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG), penentuan lokasi fasilitas baru harus secara proaktif ditempatkan pada episentrum kepadatan penduduk guna meminimalkan hambatan perjalanan (travel impedance) bagi masyarakat.

Melalui pemodelan Site Selection ini, rekomendasi tata ruang menjadi jauh lebih objektif. Titik-titik grid prioritas yang dihasilkan tidak hanya merepresentasikan area kosong, melainkan area kritis yang paling membutuhkan intervensi. Oleh karena itu, peta prioritas ini dapat dijadikan landasan kuat (evidence-based planning) bagi Pemerintah Kota Pasuruan dalam menyusun rencana strategis alokasi anggaran pembangunan puskesmas pembantu atau klinik terpadu yang tepat sasaran.

Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Analisis spasial berhasil menjawab permasalahan distribusi layanan dengan memetakan area prioritas pembangunan infrastruktur medis di Kota Pasuruan. Wilayah bagian tengah dan selatan kota teridentifikasi sebagai kawasan dengan tingkat kesesuaian lahan paling tinggi (prioritas 1) untuk pendirian fasilitas kesehatan baru akibat ketimpangan antara tingginya jumlah penduduk dan jarak akses layanan.

4.2 Saran

Keterbatasan penelitian ini terletak pada ketiadaan variabel ketersediaan lahan fisik. Disarankan bagi penelitian lanjutan untuk melakukan overlay data kesesuaian lahan ini dengan peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan status kepemilikan tanah guna menghasilkan rekomendasi teknis yang langsung dapat dieksekusi oleh pemerintah daerah.

Daftar Pustaka

Cromley, E. K., & McLafferty, S. L. (2011). GIS and Public Health (2nd ed.). Guilford Press.

GEO MAPID. (2026). Pangkalan Data Demografi dan Point of Interest (POI) Fasilitas Kesehatan Kota Pasuruan. Diakses melalui platform GEO MAPID (SINI).

Luo, W., & Wang, F. (2003). Measures of spatial accessibility to health care in a GIS environment: synthesis and a case study. Environment and Planning B: Planning and Design, 30(6), 865-884.

Pemerintah Kota Pasuruan. (2020). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pasuruan. Bappeda Kota Pasuruan.