Final Project : Analisis Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Kota Serang

12 Juni 2025

By: Kireyna Fayza Azzahra

Open Project

Final Project : Analisis Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Kota Serang

Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Serang

PENDAHULUAN

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi harus dilengkapi dengan srana dan prasarana yang baik juga. Salah satunya fasilitas kesehatan ibudengan laju pertumbuhan

Kesejahteraan merupakan aspek penting dalam pengembangan sebuah wilayah. Kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten, namun nilai IPM Kota Serang masih dibawah Provinsi Banten. Selain itu, angka kemiskinan di Kota Serang masih tinggi. Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Kota Serang yaitu 5,65% atau peringkat 4 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kesehatan menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan untuk. Dilihat dari Umur harapan hidup ... . Kesehatan masyarakat dapat terdampak dari fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyrakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (Undang-Undang No.47 Tahun 2016). Fasilitas kesehatan terbagi menjadi tiga yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melayani pelayanan kesehatan dasar, tingkat kedua melayani pelayanan kesehatan spelistik, dan tingkat ketiga melayani pelayanan kesehatan subspesialistik (Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016). Pelayanan kesehatan dasar adalah fondasi pembangunan wilayah yang kuat. Layanan ini, seperti Puskesmas, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kematian, dan mencegah penyebaran penyakit. Mengurangi angka kematian akan berpengaruh pada nilai umur harapan hidup yang akan berdampak pada indeks pembangunan manusia.

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten, sebagai ibukota provinsi Kota Serang yang mana akan menjadi pusat kegiatan utama provinsi dan akan menjadi contoh untuk daerah lainnya. Berdsarkan data BPS Kota Serang 2024, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang masih di bawah nilai rata-rata IPM Provinsi Banten. Maka dari itu, Kota Serang harus meningkatkan nilai IPM nya. Pada penelitian ini berfokus untuk peningkatan kesehatan masyarakat dengan melakukan analisis keterjangkauan fasilitas kesehatan tingkat satu.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

  1. 1.
    Analisis Spasial

dilakuan dengan menggunakan tools radius dan isochrone yang terdapat dalam fitur MAPID. Tools radius digunakan untuk melihat keterjangkauan fasilitas kesehatan sesuai dengan SNI 03-1733-2004. Sementara, tools isochrone digunakan untuk mengetahui keterjangkauan fasilitas kesehatan berdasarkan waktu.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil analisis spasial yang telah dilakukan.

GAMBARAN WILAYAH

Secara geografis Kota Serang terletak pada titik koordinat 5°99’ - 6°22’ lintang selatan dan 106°07’ - 106°25’ bujur timur. Secara administratif Kota Serang memiliki luas sebesar 266,18 km2, terdiri dari 6 kecamatan, dan 67 kelurahan yang berbatasan dengan:

  • Sebelah Utara : Laut Jawa
  • Sebelah Selatan, Timur, Barat : Kabupaten Serang

PEMBAHASAN

  1. 1.
    Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Serang
  • Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya (Permenkes no.48 tahun 2019).

Puskesmas di Kota Serang tersebar di seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Serang memiliki puskesmas terbanyak yaitu 5 puskesmas.

persebaran puskesmas

  • Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu atau Pustu adalah jaringan dari pelayanan Puskesmas, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas tersebut. Puskesmas Pembantu bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya (Dinas Kesehatan Wonogiri, 2019).

Puskesmas pembantu di Kota Serang sudah tersebar di seluruh kecamatan kecuali satu kecamatan yaitu Kecamatan Kasemen.

pustu

2. Kesesuaian standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk terlayani

Kesesuaian standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk terlayani didasarkan pada SNI 03-1733-2004, berikut ketentuannya.

sni

Berdasarkan ketentuan SNI, diketaui bahwa puskesmas dapat melayani 120.000 jiwa dan puskesmas pembantu 30.000 jiwa.

jumlah penduduk

Jika dianalisis dari jumlah penduduk setiap kecamatan, maka setiap kecamatan sudah memenuhi standar SNI untuk pemenuhan kebutuhan puskesmas dan puskesmas pembantu walaupun jika dilihat dari hasil perhitungan, diperlukan penambahan puskesmas pembantu. Namun, seperti namanya bahwa puskesmas pembantu fungsinya untuk membantu pelayanan dari puskesmas sehingga jika puskesmas telah memenuhi standar maka seharusnya puskesmas pembantu tidak diperlukan kembali.

3. Jangkauan Fasilitas Kesehatan di Kota Serang

  • Jangkauan Fasilitas Kesehatan berdasarkan radius pelayanan

Jangkauan fasilitas kesehatan didasarkan pada SNI 03-1733-2004, berikut ketentuannya. Dilihat dari ketentuannya, jangkauan puskesmas yaitu 3000 m2 sementara jangkauan puskesmas pembantu yaitu 1500 m2.

Puskesmas dan puskesmas di Kota Serang jangkauannya berpusat pada pusat kota yaitu Kecamatan Serang. Namun, dilihat dari jangkauannya hampir seluruh wilayah masuk dlaam radius pelayanan kecuali Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan yang tidak masuk radius pelayanan puskesmas maupun puskesmas pembantu manapun.

jangkauan puskesmas dan pustu

  • Jangkauan pelayanan Fasilitas Kesehatan berdasarkan aksesibilitasnya dengan kendaraan bermotor

Dalam penelitian ini digunakan tools isochrone untuk mengetahui keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 15 menit.

keterjangkauan

Dilihat dari hasilnya, Seluruh kelurahan di Kota Serang dapat menjangkau puskesmas dan puskesmas pembantu dengan mobil dalam waktu 15 menit kecuali satu kelurahan di Kecamatan Taktakan, yaitu Kelurahan Cibendung, yang belum dapat mengakses fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data dari BPS Kota Serang, pada tahun 2023 masyarakat Kota Serang memiliki 253.998 kendaraan, jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat anggota keluarga dan satu keluarga memiliki satu kendaraan maka hanya 35,09% penduduk Kota Serang yang memiliki kendaraan. Sementara itu, kendaraan umum di Kota Serang belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Serang, salah satunya Kelurahan Sawah Luhur yang tidak terjangkau kendaraan umum maupun kendaraan online (Hasil survei, 2023).

  • Jangkauan pelayanan Fasilitas Kesehatan berdasarkan aksesibilitasnya dengan berjalan kaki

Dikarenakan belum semua masyarakat memiliki kendaraan maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilihat juga keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan berjalan kaki dalam 10 menit.

keterjangkauan dengan berjalan

Dalam menjangkau fasilitas kesehatan dengan berjalan kaki dalam waktu 10 menit, belum semua wilayah dapat menjangkaunya bahkan beberapa kelurahan tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan.

3. Kesimpulan

Secara standar pelayanan, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Serang sudah memenuhi standar pelayanan baik secara radius pelayanan maupun jumlah penduduk terlayani. Begitupun dari segi keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kendaraan hampir seluruhnya memiliki aksesibilitas yang baik sehingga dapat terjangkau dengan kendaraan dalam waktu 15 menit. Namun, perlu disadari bahwa di Kota Serang belum semuanya terjangkau angkutan umum dan hanya 35,09% masyarakat yang memiliki kendaraan sehingga belum semua masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Dan fasilitas kesehatan yang tersedia juga belum dapat terjangkau dengan berjalan kaki dalam waktu 10 menit.

Maka dari itu, Hal yang harus menjadi prioritas yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat baik dengan kendaraan maupun dengan non kendaraan. Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan penambahan fasilitas kesehatan di Kecamatan Taktakan terutama di Kelurahan CIbendung.

Data Publikasi

Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Mendukung Program Reaktivasi Jalur Kereta Api Antarkota Kalisat - Panarukan di Kabupaten Bondowoso

Transportasi

11 Jun 2025

Safira Ramadhani

Analisis Kesesuaian Lahan Untuk Mendukung Program Reaktivasi Jalur Kereta Api Antarkota Kalisat - Panarukan di Kabupaten Bondowoso

Pemerintah Indonesia mendorong program reaktivasi jalur kereta api nonaktif sebagai bagian dari revitalisasi infrastruktur dan pengembangan wilayah. Salah satu yang direncanakan adalah jalur kereta api antarkota Kalisat – Panarukan yang melintasi Kabupaten Bondowoso. Kajian kesesuaian lahan dibutuhkan untuk meminimalkan dampak lingkungan pada lahan yang akan difungsikan kembali pada program reaktivasi. Dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografis (SIG), kajian ini ditujukan untuk mengetahui tingkat kesesuaian lahan yang ada.

25 menit baca

186 dilihat

7 Data

Analisis Kasus Stunting Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (GWR) di Provinsi Jawa Barat

Kesehatan

05 Jun 2025

HIMA SAIG UPI

Analisis Kasus Stunting Menggunakan Metode Geographically Weighted Regression (GWR) di Provinsi Jawa Barat

Penelitian ini membahas analisis spasial kasus stunting di Provinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, dengan menggunakan metode Geographically Weighted Regression (GWR). Studi ini bertujuan untuk memahami pengaruh variabel sosial-ekonomi dan lingkungan—seperti kemiskinan, akses air bersih dan sanitasi, pendidikan ibu, serta cakupan posyandu—terhadap prevalensi stunting di tingkat lokal. Hasil penelitian menunjukkan adanya variasi spasial yang signifikan: beberapa kecamatan seperti Gedebage, Rancasari, dan Buahbatu memiliki kecocokan model yang sangat tinggi namun jumlah kasus stunting yang rendah, sedangkan Bandung Kulon dan Babakan Ciparay menunjukkan jumlah kasus tinggi dengan kecocokan model yang lebih rendah. Model GWR secara keseluruhan memiliki kemampuan prediktif yang sangat baik (R² global 0,9822), menandakan efektivitas pendekatan spasial dalam mendukung perumusan kebijakan intervensi stunting yang lebih terarah dan sesuai karakteristik wilayah.

9 menit baca

131 dilihat

2 Data

1 Proyek

Analisis Spasial Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Bukittinggi

Kesehatan

11 Jun 2025

Muhammad Reza Zulkarnain

Analisis Spasial Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Bukittinggi

Publikasi ini menyajikan analisis spasial keterjangkauan fasilitas kesehatan berupa Puskesmas dan Rumah Sakit di Kota Bukittinggi menggunakan platform Geo Mapid. Dengan pendekatan buffer dan isochrone, kajian ini mengidentifikasi wilayah-wilayah yang belum terlayani secara optimal dan memberikan rekomendasi berbasis data untuk pemerataan layanan kesehatan.

18 menit baca

45 dilihat

1 Data

1 Proyek

Analisis Kemampuan Lahan Wilayah Perencanaan (WP) Ulu Belu - Kab. Tanggamus - Prov. Lampung

Lingkungan

27 Mei 2025

Weka

Analisis Kemampuan Lahan Wilayah Perencanaan (WP) Ulu Belu - Kab. Tanggamus - Prov. Lampung

Analisis Kemampuan Lahan berdasarkan Permen PU No. 20/Prt/M/2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi, Serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang.

31 menit baca

231 dilihat

2 Data

1 Proyek

Syarat dan Ketentuan
Pendahuluan
  • MAPID adalah platform yang menyediakan layanan Sistem Informasi Geografis (GIS) untuk pengelolaan, visualisasi, dan analisis data geospasial.
  • Platform ini dimiliki dan dioperasikan oleh PT Multi Areal Planing Indonesia, beralamat
  • mapid-ai-maskot