Final Project : Analisis Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Kota Serang

12 June 2025

•

By: Kireyna Fayza Azzahra

Open Project

Final Project : Analisis Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan tingkat pertama di Kota Serang

Keterjangkauan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kota Serang

PENDAHULUAN

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten. Sebagai ibukota provinsi harus dilengkapi dengan srana dan prasarana yang baik juga. Salah satunya fasilitas kesehatan ibudengan laju pertumbuhan

Kesejahteraan merupakan aspek penting dalam pengembangan sebuah wilayah. Kesejahteraan suatu wilayah dapat dilihat salah satunya dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten, namun nilai IPM Kota Serang masih dibawah Provinsi Banten. Selain itu, angka kemiskinan di Kota Serang masih tinggi. Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Kota Serang yaitu 5,65% atau peringkat 4 dari 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Kesehatan menjadi salah satu unsur yang harus diperhatikan untuk. Dilihat dari Umur harapan hidup ... . Kesehatan masyarakat dapat terdampak dari fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau oleh masyrakat.

Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/ atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/ atau masyarakat (Undang-Undang No.47 Tahun 2016). Fasilitas kesehatan terbagi menjadi tiga yaitu fasilitas kesehatan tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Fasilitas kesehatan tingkat pertama melayani pelayanan kesehatan dasar, tingkat kedua melayani pelayanan kesehatan spelistik, dan tingkat ketiga melayani pelayanan kesehatan subspesialistik (Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2016). Pelayanan kesehatan dasar adalah fondasi pembangunan wilayah yang kuat. Layanan ini, seperti Puskesmas, sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, mengurangi angka kematian, dan mencegah penyebaran penyakit. Mengurangi angka kematian akan berpengaruh pada nilai umur harapan hidup yang akan berdampak pada indeks pembangunan manusia.

Kota Serang merupakan ibukota Provinsi Banten, sebagai ibukota provinsi Kota Serang yang mana akan menjadi pusat kegiatan utama provinsi dan akan menjadi contoh untuk daerah lainnya. Berdsarkan data BPS Kota Serang 2024, nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Serang masih di bawah nilai rata-rata IPM Provinsi Banten. Maka dari itu, Kota Serang harus meningkatkan nilai IPM nya. Pada penelitian ini berfokus untuk peningkatan kesehatan masyarakat dengan melakukan analisis keterjangkauan fasilitas kesehatan tingkat satu.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

  1. 1.
    Analisis Spasial

dilakuan dengan menggunakan tools radius dan isochrone yang terdapat dalam fitur MAPID. Tools radius digunakan untuk melihat keterjangkauan fasilitas kesehatan sesuai dengan SNI 03-1733-2004. Sementara, tools isochrone digunakan untuk mengetahui keterjangkauan fasilitas kesehatan berdasarkan waktu.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif digunakan untuk menjabarkan hasil analisis spasial yang telah dilakukan.

GAMBARAN WILAYAH

Secara geografis Kota Serang terletak pada titik koordinat 5°99’ - 6°22’ lintang selatan dan 106°07’ - 106°25’ bujur timur. Secara administratif Kota Serang memiliki luas sebesar 266,18 km2, terdiri dari 6 kecamatan, dan 67 kelurahan yang berbatasan dengan:

  • Sebelah Utara : Laut Jawa
  • Sebelah Selatan, Timur, Barat : Kabupaten Serang

PEMBAHASAN

  1. 1.
    Persebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Serang
  • Puskesmas

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya (Permenkes no.48 tahun 2019).

Puskesmas di Kota Serang tersebar di seluruh kecamatan, dengan Kecamatan Serang memiliki puskesmas terbanyak yaitu 5 puskesmas.

persebaran puskesmas

  • Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu atau Pustu adalah jaringan dari pelayanan Puskesmas, yang bertugas memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas tersebut. Puskesmas Pembantu bertujuan untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah kerjanya (Dinas Kesehatan Wonogiri, 2019).

Puskesmas pembantu di Kota Serang sudah tersebar di seluruh kecamatan kecuali satu kecamatan yaitu Kecamatan Kasemen.

pustu

2. Kesesuaian standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk terlayani

Kesesuaian standar pelayanan berdasarkan jumlah penduduk terlayani didasarkan pada SNI 03-1733-2004, berikut ketentuannya.

sni

Berdasarkan ketentuan SNI, diketaui bahwa puskesmas dapat melayani 120.000 jiwa dan puskesmas pembantu 30.000 jiwa.

jumlah penduduk

Jika dianalisis dari jumlah penduduk setiap kecamatan, maka setiap kecamatan sudah memenuhi standar SNI untuk pemenuhan kebutuhan puskesmas dan puskesmas pembantu walaupun jika dilihat dari hasil perhitungan, diperlukan penambahan puskesmas pembantu. Namun, seperti namanya bahwa puskesmas pembantu fungsinya untuk membantu pelayanan dari puskesmas sehingga jika puskesmas telah memenuhi standar maka seharusnya puskesmas pembantu tidak diperlukan kembali.

3. Jangkauan Fasilitas Kesehatan di Kota Serang

  • Jangkauan Fasilitas Kesehatan berdasarkan radius pelayanan

Jangkauan fasilitas kesehatan didasarkan pada SNI 03-1733-2004, berikut ketentuannya. Dilihat dari ketentuannya, jangkauan puskesmas yaitu 3000 m2 sementara jangkauan puskesmas pembantu yaitu 1500 m2.

Puskesmas dan puskesmas di Kota Serang jangkauannya berpusat pada pusat kota yaitu Kecamatan Serang. Namun, dilihat dari jangkauannya hampir seluruh wilayah masuk dlaam radius pelayanan kecuali Kelurahan Cibendung, Kecamatan Taktakan yang tidak masuk radius pelayanan puskesmas maupun puskesmas pembantu manapun.

jangkauan puskesmas dan pustu

  • Jangkauan pelayanan Fasilitas Kesehatan berdasarkan aksesibilitasnya dengan kendaraan bermotor

Dalam penelitian ini digunakan tools isochrone untuk mengetahui keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan menggunakan kendaraan bermotor dalam waktu 15 menit.

keterjangkauan

Dilihat dari hasilnya, Seluruh kelurahan di Kota Serang dapat menjangkau puskesmas dan puskesmas pembantu dengan mobil dalam waktu 15 menit kecuali satu kelurahan di Kecamatan Taktakan, yaitu Kelurahan Cibendung, yang belum dapat mengakses fasilitas kesehatan.

Berdasarkan data dari BPS Kota Serang, pada tahun 2023 masyarakat Kota Serang memiliki 253.998 kendaraan, jika diasumsikan satu keluarga terdiri dari empat anggota keluarga dan satu keluarga memiliki satu kendaraan maka hanya 35,09% penduduk Kota Serang yang memiliki kendaraan. Sementara itu, kendaraan umum di Kota Serang belum dapat menjangkau seluruh wilayah Kota Serang, salah satunya Kelurahan Sawah Luhur yang tidak terjangkau kendaraan umum maupun kendaraan online (Hasil survei, 2023).

  • Jangkauan pelayanan Fasilitas Kesehatan berdasarkan aksesibilitasnya dengan berjalan kaki

Dikarenakan belum semua masyarakat memiliki kendaraan maka dari itu, dalam penelitian ini akan dilihat juga keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan berjalan kaki dalam 10 menit.

keterjangkauan dengan berjalan

Dalam menjangkau fasilitas kesehatan dengan berjalan kaki dalam waktu 10 menit, belum semua wilayah dapat menjangkaunya bahkan beberapa kelurahan tidak terjangkau dengan fasilitas kesehatan.

3. Kesimpulan

Secara standar pelayanan, puskesmas dan puskesmas pembantu di Kota Serang sudah memenuhi standar pelayanan baik secara radius pelayanan maupun jumlah penduduk terlayani. Begitupun dari segi keterjangkauan fasilitas kesehatan dengan kendaraan hampir seluruhnya memiliki aksesibilitas yang baik sehingga dapat terjangkau dengan kendaraan dalam waktu 15 menit. Namun, perlu disadari bahwa di Kota Serang belum semuanya terjangkau angkutan umum dan hanya 35,09% masyarakat yang memiliki kendaraan sehingga belum semua masyarakat dapat mengakses fasilitas kesehatan dengan baik. Dan fasilitas kesehatan yang tersedia juga belum dapat terjangkau dengan berjalan kaki dalam waktu 10 menit.

Maka dari itu, Hal yang harus menjadi prioritas yaitu ketersediaan fasilitas kesehatan yang dapat dijangkau dengan baik oleh masyarakat baik dengan kendaraan maupun dengan non kendaraan. Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan penambahan fasilitas kesehatan di Kecamatan Taktakan terutama di Kelurahan CIbendung.

Data Publications

ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI LAYANAN STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN PENDEKATAN GAP ANALYSIS BERBASIS GRID HEKSAGON 1×1 KM

Energy

30 Sep 2026

•

Muhammad Fatih

ANALISIS KETIMPANGAN DISTRIBUSI LAYANAN STASIUN PENGISIAN KENDARAAN LISTRIK UMUM (SPKLU) DI KOTA BANDUNG MENGGUNAKAN PENDEKATAN GAP ANALYSIS BERBASIS GRID HEKSAGON 1×1 KM

nalisis Ketimpangan Distribusi Layanan SPKLU di Kota Bandung menggunakan pendekatan Gap Analysis berbasis Grid Heksagon 1 × 1 km untuk mengidentifikasi kesenjangan antara ketersediaan layanan (supply) dan kebutuhan layanan (demand). Komponen supply dianalisis berdasarkan POI SPKLU tahun 2025 dan tingkat coverage menggunakan isokron, sedangkan demand direpresentasikan melalui jumlah kendaraan listrik berdasarkan P3DW tahun 2024 serta data kependudukan tahun 2024. Hasil integrasi kedua komponen digunakan untuk mengidentifikasi wilayah dengan tingkat pelayanan dan prioritas pengembangan SPKLU yang berbeda di Kota Bandung.

45 min read

•

310 view

1 Projects

Evaluasi Keterjangkauan dan Usulan Rerouting Angkutan Kota Berbasis Location Analytics di Kota Malang, Jawa Timur

Transportation

04 Sep 2026

•

Meutia Amirotun Nuha

Evaluasi Keterjangkauan dan Usulan Rerouting Angkutan Kota Berbasis Location Analytics di Kota Malang, Jawa Timur

Penelitian ini mengevaluasi keterjangkauan pelayanan angkutan kota di Kota Malang dan menyusun alternatif rerouting berbasis location analytics. Keterjangkauan dianalisis menggunakan buffer 400 meter terhadap jaringan trayek eksisting, kemudian distribusi penduduk pada kawasan permukiman digunakan untuk mengidentifikasi population service gap. Kawasan yang belum terlayani dikelompokkan menjadi 27 cluster dan lima cluster dengan service gap terbesar dipilih sebagai Priority Service Area. Analisis selanjutnya mempertimbangkan jaringan jalan, pusat aktivitas, keterhubungan terhadap trayek eksisting, dan akses transportasi regional untuk menyusun koridor kandidat. Hasil menunjukkan bahwa pelayanan angkot eksisting menjangkau sekitar 616.575 jiwa atau 69,33% penduduk Kota Malang, sementara 272.784 jiwa belum terlayani. Skenario rerouting pada lima kawasan prioritas mampu menambah jangkauan terhadap sekitar 145.101 penduduk sehingga coverage meningkat menjadi 85,64%. Selain itu, 53 dari 56 POI prioritas berada dalam jangkauan pelayanan setelah skenario diterapkan. Temuan menunjukkan bahwa penanganan service gap secara terarah dapat meningkatkan keterjangkauan tanpa harus memperluas jaringan ke seluruh kawasan residual. Hasil penelitian merupakan screening spasial awal yang masih memerlukan validasi teknis dan operasional sebelum implementasi.

26 min read

•

598 view

12 Data

1 Projects

Analisis Sweet Spot Location Attractiveness Bagi Pengembangan Properti Co-Living di Area Perkotaan Yogyakarta

Real Estate

06 Sep 2026

•

Wildan Rafi Fadlilah

Analisis Sweet Spot Location Attractiveness Bagi Pengembangan Properti Co-Living di Area Perkotaan Yogyakarta

Panduan ekspansi co-living yang terukur di Yogyakarta untuk pengembang properti dalam menghadapi kebutuhan pasar dan tekanan kompetisi

41 min read

•

514 view

1 Projects

Analisis Lokasi Strategis Pembangunan Klinik Gigi di Kabupaten Bekasi

City Planning

05 Sep 2026

•

Imam Fadhlurrahman

Analisis Lokasi Strategis Pembangunan Klinik Gigi di Kabupaten Bekasi

Ketersediaan dan keterjangkauan fasilitas pelayanan kesehatan gigi menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Kabupaten Bekasi memiliki pertumbuhan penduduk dan aktivitas perkotaan yang cukup tinggi sehingga kebutuhan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk klinik gigi, semakin meningkat. Namun, persebaran fasilitas dan tingkat aksesibilitas antarwilayah belum tentu merata. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menentukan lokasi strategis pembangunan klinik gigi di Kabupaten Bekasi berdasarkan karakteristik spasial wilayah, potensi pasar, aksesibilitas, dan persaingan. Metode penelitian menggunakan pendekatan site selection, spatial overlay dan Isochrone berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG). Parameter yang digunakan meliputi kepadatan dan distribusi penduduk, kelompok usia potensial, Point of Interest (POI), aksesibilitas jaringan jalan, keterjangkauan terhadap permukiman, serta persebaran kompetitor. Setiap parameter dilakukan standardisasi dan pembobotan untuk menghasilkan tingkat kesesuaian lokasi. Hasil analisis menunjukan setidaknya tiga lokasi prioritas yang direkomendasikan yaitu terdiri dari lokasi disekitaran Babelan, Sumberjaya dan Villa Bekasi Indah. Lokasi yang dihasilkan sudah memenuhi aspek kesesuaian spasial, dan juga memiliki tingkat aksesibilitas yang baik sehingga berpotensi meningkatkan pemerataan dan kualitas pelayanan kesehatan gigi bagi masyarakat.

14 min read

•

534 view

1 Projects

Terms and Conditions
Introductions
  • MAPID is a platform that provides Geographic Information System (GIS) services for managing, visualizing, and analyzing geospatial data.
  • This platform is owned and operated by PT Multi Areal Planing Indonesia, located at