Abstrak

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan pada jalur cincin api Pasifik dengan tingkat kerawanan bencana tinggi, sementara masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar. Kondisi ini menciptakan kebutuhan mendesak akan informasi kelayakan lahan yang akurat untuk mendukung investasi dan pembangunan oleh pemerintah daerah maupun investor. Selama ini, data kebencanaan dan kelayakan lahan tersedia terpisah di berbagai instansi dan sulit diakses pengguna non-teknis. Penelitian ini bertujuan merancang Sistem Pendukung Keputusan Spasial berbasis WebGIS bernama Landora, yang mengintegrasikan data kebencanaan dan karakteristik lahan di Maluku Utara ke dalam satu platform interaktif. Metode yang digunakan adalah analisis spasial multi-kriteria (SMCA), melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data spasial, pembobotan indikator, perhitungan Landora Score, klasifikasi kelayakan, hingga visualisasi menggunakan platform GEO MAPID. Hasil penelitian menunjukkan sistem mampu menyajikan kelayakan lahan per kecamatan melalui peta choropleth lima kategori, dilengkapi fitur filter, layer fasilitas, query interaktif, dan rekomendasi daerah terbaik, sehingga memudahkan pengguna awam dan mendukung pengambilan keputusan pembangunan yang lebih cepat dan berbasis data.

Kata kunci: WebGIS; sistem pendukung keputusan spasial; kelayakan lahan; risiko bencana; Maluku Utara; analisis spasial multi-kriteria

1. Latar Belakang

Provinsi Maluku Utara merupakan wilayah kepulauan yang terletak pada jalur cincin api Pasifik dengan tingkat kerawanan bencana yang tergolong tinggi secara nasional. Berdasarkan data Indeks Rawan Bencana Indonesia, provinsi ini berada pada peringkat ke-31 dari 33 provinsi dengan skor indeks sebesar 123, yang mengindikasikan tingginya ancaman gempa bumi, tsunami, banjir, dan tanah longsor di wilayah tersebut (BNPB, 2024). Sebagai perbandingan, BNPB (2024) juga mencatat Provinsi Maluku yang secara geografis berdekatan dan memiliki karakteristik kepulauan serupa, sebagai provinsi dengan risiko bencana tertinggi di Indonesia dengan skor 161,50 pada tahun yang sama. Kondisi ini menegaskan bahwa wilayah Maluku dan sekitarnya, termasuk Maluku Utara, secara konsisten berada pada zona kerentanan bencana yang signifikan dari tahun ke tahun.

Di sisi lain, keterbatasan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana turut memperberat kondisi tersebut. BNPB (2022) melaporkan bahwa indeks ketahanan daerah pada wilayah Maluku hanya mencapai 0,21, sebuah nilai yang menunjukkan tingkat kapasitas daerah masih rendah dan memerlukan penguatan komitmen pemerintah daerah dalam kebijakan pengurangan risiko bencana. Minimnya kapasitas ini berbanding lurus dengan keterbatasan infrastruktur dasar di banyak kabupaten/kota Maluku Utara, sementara kebutuhan investasi dan pembangunan terus meningkat. Sebagai ilustrasi urgensi pendanaan pascabencana, tercatat Kabupaten Maluku Barat Daya pernah menerima dana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana senilai Rp29,14 miliar dari BNPB untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak dengan angka yang mengindikasikan besarnya potensi kerugian apabila pembangunan baru tidak mempertimbangkan aspek kerawanan lahan sejak awal (BPBD Maluku Barat Daya, 2024).

Data-data tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara tingginya risiko bencana dan rendahnya kapasitas mitigasi di satu sisi, dengan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur di sisi lain. Selama ini, data indeks risiko, kajian risiko bencana (KRB), dan data kelayakan lahan tersedia secara terpisah di berbagai instansi seperti BNPB dan BPBD, tanpa terintegrasi dalam satu sistem yang mudah diakses oleh pemerintah daerah maupun investor sebelum menetapkan lokasi pembangunan. Atas dasar kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan merancang Sistem Pendukung Keputusan Spasial berbasis WebGIS yang mengintegrasikan data kebencanaan dan kelayakan lahan di Maluku Utara ke dalam satu platform yang informatif dan mudah dipahami, guna mendukung pengambilan keputusan investasi dan pembangunan yang lebih aman dan tepat sasaran.

2.1 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Maluku Utara, sebuah provinsi kepulauan yang secara astronomis terletak pada 3° Lintang Utara – 3° Lintang Selatan dan 124° – 129° Bujur Timur, serta berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik (Perkim.id, 2025). Secara administratif, provinsi ini terdiri atas 8 kabupaten dan 2 kota dengan total luas wilayah mencapai 31.982,50 km² dan jumlah penduduk sebesar 1.282.937 jiwa berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020 (BPS Provinsi Maluku Utara, 2024). Wilayah kabupaten/kota di Maluku Utara memiliki variasi luas yang cukup ekstrem, mulai dari Kabupaten Halmahera Selatan sebagai wilayah terluas dengan 8.148,90 km², hingga Kota Ternate sebagai wilayah terkecil dengan luas hanya 111,39 km² (Perkim.id, 2025). Karakteristik kepulauan dengan sebaran pulau besar dan kecil ini menjadikan Maluku Utara memiliki keragaman topografi, jenis tanah, serta tingkat aksesibilitas antarwilayah yang berbeda-beda, sehingga relevan dijadikan lokasi kajian kelayakan lahan berbasis spasial.

Tabel 1. Parameter pada Peta Kelayakan Lahan

Gambar 1. Study Area Profile

Gambar 2. Dashboard Landora/Peta Kelayakan Lahan

2.2 Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas beberapa indikator spasial yang digunakan untuk menilai tingkat kelayakan wilayah di Provinsi Maluku Utara. Pemilihan variabel didasarkan pada faktor yang berkaitan dengan aksesibilitas, ketersediaan fasilitas publik, karakteristik kependudukan, serta tingkat risiko bencana. Setiap variabel diperoleh dari sumber data yang berbeda dan selanjutnya diolah secara spasial pada tingkat kecamatan.

Variabel aksesibilitas direpresentasikan melalui panjang jaringan jalan yang terdapat pada setiap wilayah kecamatan. Ketersediaan jaringan jalan digunakan untuk menggambarkan tingkat keterhubungan dan kemudahan akses suatu wilayah. Variabel fasilitas publik terdiri atas fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas transportasi yang digunakan untuk menggambarkan ketersediaan sarana pendukung aktivitas masyarakat. Sementara itu, kepadatan penduduk digunakan untuk menggambarkan karakteristik demografis wilayah.

Aspek kebencanaan direpresentasikan melalui risiko banjir dan risiko longsor. Kedua variabel tersebut digunakan sebagai faktor pengurang dalam penilaian kelayakan karena tingkat risiko yang lebih tinggi dapat memengaruhi potensi pengembangan suatu wilayah. Seluruh variabel kemudian diolah dan dikonversi menjadi skor sebelum digabungkan menggunakan bobot masing-masing untuk menghasilkan nilai Landora Score.

Tabel 2. Variabel Penelitian dan Sumber Data

2.3 Metode

Penelitian ini menggunakan metode analisis spasial multi-kriteria (SpatialSpatial Multi-Criteria Analysis/SMCA menentukan tingkat kelayakan wilayah di Provinsi Maluku Utara. Proses penelitian dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data spasial, pemberian skor dan bobot pada setiap indikator, perhitungan Landora Score, klasifikasi tingkat kelayakan, dan visualisasi hasil melalui WebGIS Landora.

Gambar 3. Flowchart Metode Penelitian

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

Hasil pengembangan Sistem Pendukung Keputusan Spasial berbasis WebGIS pada penelitian ini diwujudkan dalam bentuk platform Landora, yang menyajikan analisis kelayakan lahan dan risiko bencana di Provinsi Maluku Utara secara visual, interaktif, dan mudah diakses oleh pengguna awam. Temuan utama menunjukkan bahwa integrasi data spasial ke dalam satu antarmuka peta interaktif secara signifikan menyederhanakan proses pembacaan informasi yang sebelumnya tersebar dan bersifat teknis, sehingga dapat dipahami oleh pengguna non-teknis seperti investor maupun pemerintah daerah tanpa memerlukan keahlian GIS. Kemudahan tersebut didukung oleh beberapa fitur utama: filter kabupaten/kota dan kecamatan yang memungkinkan pengguna menyaring wilayah analisis secara spesifik tanpa harus menelusuri seluruh peta provinsi; kategori kelayakan yang divisualisasikan melalui skema warna choropleth (sangat tinggi hingga sangat rendah) sehingga tingkat kelayakan suatu wilayah dapat dikenali hanya dengan sekali pandang, tanpa perlu membaca tabel data numerik yang kompleks; serta panel informasi wilayah yang muncul otomatis saat pengguna mengklik suatu kecamatan, menyajikan ringkasan Landora Score dan kategori kelayakan secara instan pada satu tampilan yang sama dengan peta.

Selain fitur dasar tersebut, sistem juga dilengkapi layer tambahan berupa jaringan jalan dan sebaran fasilitas (sekolah, universitas, puskesmas, rumah sakit, dll) yang memperkaya konteks aksesibilitas dalam interpretasi kelayakan lahan, sehingga pengguna tidak hanya melihat status kelayakan suatu kecamatan, tetapi juga sejauh mana wilayah tersebut terhubung dengan infrastruktur pendukung. Nilai tambah lain diberikan oleh fitur analisis isokron, yang menampilkan jangkauan waktu tempuh dari suatu titik ke fasilitas tertentu, sehingga aksesibilitas dapat dinilai secara lebih realistis dibandingkan hanya mengandalkan jarak garis lurus yang umum digunakan dalam kajian kelayakan lahan konvensional, sekaligus mengungkap kesenjangan aksesibilitas antarwilayah kepulauan yang menjadi karakteristik khas Maluku Utara. Secara keseluruhan, temuan ini mendukung argumen bahwa keberhasilan sebuah sistem pendukung keputusan spasial tidak hanya ditentukan oleh keakuratan model analisis di baliknya, tetapi juga oleh sejauh mana antarmuka sistem mampu menerjemahkan kompleksitas data spasial menjadi informasi yang intuitif bagi penggunanya.

3.2 Pembahasan

Visualisasi Data dan Layouting Layer

Hasil visualisasi peta kelayakan Landora sebagaimana ditampilkan pada platform menunjukkan penerapan prinsip layouting layer yang informatif dan terstruktur. Panel "Analisis Utama" pada sisi kanan antarmuka memisahkan secara jelas antara layer inti (Kelayakan Landora dan Jaringan Jalan) dengan layer fasilitas pendukung (Sekolah, Universitas, Puskesmas, Rumah Sakit), yang masing-masing dapat diaktifkan atau dinonaktifkan secara independen melalui checkbox. Pengaturan ini memungkinkan pengguna mengontrol kompleksitas visual peta sesuai kebutuhan analisisnya, sehingga informasi yang ditampilkan tidak menumpuk dan tetap mudah dibaca. Skema pewarnaan choropleth pada peta kelayakan menggunakan gradasi lima warna (hijau tua, hijau muda, kuning, oranye, merah) yang merepresentasikan kategori Sangat Tinggi hingga Sangat Rendah, dilengkapi dengan legenda "Kelayakan Daerah" yang ditempatkan secara konsisten di sudut kiri bawah peta agar mudah dirujuk pengguna tanpa mengganggu area analisis utama.

Selain layer kelayakan lahan, sistem juga menyajikan layer statistik infrastruktur wilayah pada panel kanan, seperti jumlah Bandara (13), Pelabuhan (47), Bank (25), Tempat Ibadah (200), dll yang memberikan gambaran cepat mengenai kelengkapan infrastruktur skala provinsi. Panel ini dilengkapi pula dengan indikator risiko bencana per kategori (Risiko Banjir, Risiko Longsor) yang masing-masing menampilkan jumlah wilayah terdampak (200 titik untuk setiap kategori pada tampilan agregat provinsi), sehingga pembaca dapat langsung membandingkan skala risiko antarjenis bencana tanpa perlu membuka dataset terpisah.

Layer proyek Landora yang dikembangkan dalam penelitian ini telah diintegrasikan penuh ke dalam platform GEO MAPID, sebagaimana terlihat pada tangkapan layar antarmuka "Peta Kelayakan Landora – Provinsi Maluku Utara". Beberapa fitur unggulan GEO MAPID yang dimanfaatkan dalam analisis meliputi fitur query data interaktif, yang ditunjukkan melalui kotak "Informasi Wilayah" yang muncul otomatis saat salah satu kecamatan (dalam contoh ini, Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur) diklik pada peta. Kotak informasi tersebut menampilkan hasil query berupa Landora Score (34,01) beserta kategori kelayakannya (Sedang), yang membuktikan bahwa proses analisis spasial multi-kriteria telah berhasil diterjemahkan menjadi data atribut yang dapat diakses langsung dari peta. Ada pun fitur isochrone yang digunakan untua.

Fitur unggulan lain yang ditampilkan adalah panel "Top 5 Rekomendasi Daerah", yang menyajikan hasil ranking otomatis kecamatan dengan Landora Score tertinggi di seluruh provinsi. Dalam kasus ini mencakup Maba Selatan, Kota Ternate Tengah, Kota Ternate Utara, Weda Tengah, dan Kota Ternate Selatan yang divisualisasikan dalam bentuk grafik batang horizontal bergradasi warna. Fitur ini merupakan hasil dari kemampuan analisis spasial dan query data GEO MAPID yang mengolah keseluruhan atribut kelayakan menjadi output ranking siap pakai, sehingga pengguna awam tidak perlu melakukan sorting data secara manual. Penerapan layer styling yang konsisten, mulai dari kontras warna kategori kelayakan, ikon fasilitas yang seragam, hingga tata letak panel filter di sisi kiri turut mendukung keterbacaan informasi secara keseluruhan, sejalan dengan tujuan penelitian untuk menghadirkan sistem pendukung keputusan spasial yang dapat dipahami tanpa memerlukan latar belakang teknis GIS.

Gambar 4. Tech Stack yang digunakan

Gambar 5. Dashboard Analisa Kelayakan Lahan

Gambar 6. Tampilan WebGis Landora137

Gambar 7. Analisis Peta Kelayakan Lahan Per kecamatan

4 Kesimpulan dan Saran

4.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil merancang dan mengembangkan Sistem Pendukung Keputusan Spasial berbasis WebGIS bernama Landora, yang mengintegrasikan data kebencanaan dan kelayakan lahan di Provinsi Maluku Utara ke dalam satu platform berbasis GEO MAPID yang informatif dan mudah dipahami oleh pengguna awam. Melalui metode analisis spasial multi-kriteria, sistem ini menghasilkan skor komposit (Landora Score) yang diklasifikasikan ke dalam lima kategori kelayakan, serta dilengkapi fitur filter wilayah, layer fasilitas, query informasi interaktif, dan rekomendasi otomatis daerah dengan skor tertinggi. Signifikansi dari penelitian ini terletak pada kemampuannya menjembatani kesenjangan antara tingginya risiko bencana dan rendahnya kapasitas mitigasi di Maluku Utara dengan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur, sehingga pemerintah daerah maupun investor dapat mengambil keputusan lokasi pembangunan secara lebih cepat, objektif, dan berbasis data, tanpa memerlukan keahlian teknis geospasial.

4.2 Saran

Penelitian ini masih memiliki keterbatasan pada cakupan wilayah kajian yang hanya terbatas pada Provinsi Maluku Utara, sehingga hasil analisis kelayakan lahan dan risiko bencana belum dapat merepresentasikan kondisi wilayah kepulauan lain di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis serupa. Oleh karena itu, penelitian lanjutan disarankan untuk memperluas cakupan wilayah studi ke provinsi-provinsi lain, khususnya wilayah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi seperti Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, atau wilayah Sulawesi, agar sistem Landora dapat digunakan sebagai alat pendukung keputusan yang lebih komprehensif dan berlaku secara nasional. Selain perluasan wilayah, penambahan fitur analisis lanjutan seperti proyeksi pertumbuhan wilayah, analisis perubahan tutupan lahan dari waktu ke waktu, maupun integrasi data curah hujan real-time juga perlu dipertimbangkan untuk meningkatkan akurasi dan relevansi sistem dalam mendukung pengambilan keputusan investasi maupun kebijakan tata ruang yang lebih adaptif terhadap dinamika wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

1. 1.
   Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2013). Indeks rawan bencana Indonesia. BNPB. https://bnpb.go.id/storage/app/media/uploads/migration/pubs/441.pdf

1. 2.
   Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2022). Kajian risiko bencana nasional Provinsi Maluku 2022. BNPB. https://inarisk.bnpb.go.id/pdf/Maluku/Dokumen%20KRB%20Prov.%20Maluku_final%20draft.pdf

1. 3.
   Badan Nasional Penanggulangan Bencana. (2024). Indeks risiko bencana Indonesia (IRBI) 2024. BNPB. https://bnpb.go.id/buku/buku-irbi-2024

1. 4.
   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. (2024). Rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Kabupaten Maluku Barat Daya. BPBD Kabupaten Maluku Barat Daya. https://bpbd.malukubaratdayakab.go.id/

1. 5.
   Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. (2024). Luas daerah dan jumlah pulau menurut kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, 2024. BPS Provinsi Maluku Utara. https://malut.bps.go.id/en/statistics-table/3/VUZwV01tSlpPVlpsWlRKbmMxcFhhSGhEVjFoUFFUMDkjMw==/luas-daerah-dan-jumlah-pulau-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-maluku-utara--2024.html

1. 6.
   Kompas.com. (2022, November 13). Daftar kabupaten dan kota di Provinsi Maluku Utara. Kompas.com. https://regional.kompas.com/read/2022/11/13/175104778/daftar-kabupaten-dan-kota-di-provinsi-maluku-utara

1. 7.
   Perkim.id. (2025, Juli 14). Maluku Utara. Perkim.id. https://perkim.id/en/profil-pkp/profil-perumahan-dan-kawasan-permukiman-provinsi-maluku-utara/